Abbas mengecam langkah-langkah unilateral Israel, termasuk perluasan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem, serta menolak segala upaya apa pun untuk menganeksasi wilayah Palestina dan serangan berulang kali terhadap situs-situs suci Islam dan Kristen.
Ramallah, Palestina (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Ahad (13/7) menyerukan agar Hamas menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina (
Palestinian Authority/PA).
Dalam pertemuannya dengan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair di Amman, ibu kota Yordania, Abbas menyebutkan bahwa "Hamas tidak akan memerintah Gaza di era pascaperang," demikian dilansir kantor berita resmi Palestina, WAFA.
Abbas menegaskan bahwa satu-satunya solusi yang layak bagi Jalur Gaza adalah
penarikan Israel sepenuhnya dari wilayah kantong tersebut dan pemberdayaan Negara Palestina untuk memangku tanggung jawabnya dengan dukungan dari negara-negara Arab dan komunitas internasional.
WAFA mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas perkembangan terbaru di wilayah Palestina, serta perkembangan politik dan kemanusiaan yang berkaitan dengan perang yang masih berlangsung di Jalur Gaza.
Abbas menekankan perlunya mencapai gencatan senjata sesegera mungkin, membebaskan semua sandera dan tahanan, serta memastikan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Jalur Gaza.
Dalam pertemuan tersebut, Abbas mengecam langkah-langkah unilateral Israel, termasuk perluasan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem, serta menolak segala upaya apa pun untuk menganeksasi wilayah Palestina dan serangan berulang kali terhadap situs-situs suci Islam dan Kristen.
Foto yang diabadikan pada 15 April 2025 ini menunjukkan deretan tenda di sebuah tempat penampungan sementara di Gaza City. Otoritas kesehatan di Gaza pada Rabu (16/4) mengumumkan bahwa sedikitnya 25 orang tewas, sementara 89 lainnya mengalami luka-luka di berbagai penjuru Gaza dalam 24 jam terakhir. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Selain itu, dia juga menyerukan dimulainya proses politik untuk mewujudkan solusi dua negara berdasarkan resolusi-resolusi legitimasi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab (Arab Peace Initiative), dengan mengusulkan penyelenggaraan konferensi perdamaian internasional di New York guna mencapai tujuan tersebut.
Laporan: Redaksi