Protes kematian Mahsa Amini, yang diduga dianiaya saat menjadi tahanan polisi moral Iran karena tidak mengenakan jilbab dengan benar, telah diupayakan untuk diredam oleh sejumlah pemimpin di Iran.

Washington, AS (Xinhua) – Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) pada Kamis (6/10) mengumumkan sanksi terhadap sejumlah pemimpin Iran atas peran mereka dalam memblokir akses internet di negara itu dan mengadopsi langkah-langkah ‘kekerasan’ lainnya guna meredam aksi protes domestik yang dipicu oleh kematian seorang gadis muda.

Secara keseluruhan, tujuh pejabat senior Iran dijatuhi sanksi oleh Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (Office of Foreign Assets Control/OFAC) Departemen Keuangan AS, termasuk Menteri Dalam Negeri Iran Ahmad Vahidi, Menteri Komunikasi Iran Eisa Zarepour, serta lima pejabat dalam jajaran pemimpin senior layanan keamanan Iran, menurut pernyataan departemen tersebut.

"Berdasarkan tindakan yang dilakukan hari ini, seluruh properti dan hak atas properti yang dimiliki individu-individu ini yang berada di AS atau berada di bawah kepemilikan atau kendali individu AS harus diblokir dan dilaporkan ke OFAC," papar pernyataan tersebut. "Selain itu, setiap entitas yang dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebesar 50 persen atau lebih oleh satu atau lebih individu yang dijatuhi sanksi juga turut diblokir."

Sanksi AS tersebut dikeluarkan setelah kematian seorang gadis Iran bernama Mahsa Amini (22) bulan lalu. Amini meninggal saat menjadi tahanan polisi moral Iran, yang mengatakan bahwa gadis itu tidak mengenakan jilbab dengan benar.

Protes kematian Mahsa Amini telah mencapai nasional di Iran. Dalam aksi protes yang digelar, para wanita terlihat melepas dan membakar kerudung.

Nasser Kanaani, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, menuduh AS "telah lama berusaha merusak stabilitas dan keamanan Iran."

Pernyataan Kedubes Iran

Pernyataan tertulis dari Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta beberapa waktu lalu menyebutkan, tuduhan bahwa Mahsa Amini diserang dan dipukuli di kepala adalah kesimpulan yang terlalu dini untuk disampaikan mengingat investigasi dan penyelidikan masih berlangsung.

Kesimpulan yang dituduhkan oleh pemberitaan media-media Barat maupun pernyataan Penjabat Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia tersebut merupakan sebuah tindakan provokatif dan tidak beralasan, sebut pernyataan tersebut.

Hal berikutnya yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Iran adalah bahwa penyelidikan terkait penyebab kematian Mahsa Amini memerlukan bukti yang kuat dan terperinci, dimana dalam kasus ini, satu-satunya dokumentasi medis yang dapat dikutip adalah satu kasus rawat inap untuk operasi otak di Tehran pada tahun 2007 ketika Mahsa Amini berusia 8 tahun.

“Begitu juga tidak terdapat tanda-tanda cedera pada kepala dan wajah tubuh Mahsa Amini. Hasil otopsi juga tidak menunjukkan jejak pendarahan, penghancuran, atau pecahnya organ dalam tubuh. Sementara itu, menentukan sebab kematian adalah hal yang membutuhkan waktu.”

Menurut Menteri Dalam Negeri Republik Islam Iran, hasil penyelidikan awal dan laporan yang dibuat oleh Rumah Sakit Kasra membuktikan bahwa tidak ada tindakan kekerasan dan pukulan apapun terhadap Mahsa Amini dan kini berbagai lembaga terkait sedang bekerja untuk menentukan penyebab kematian Mahsa Amini, sebut pernyataan itu.

Laporan: Redaksi