Jakarta (Indonesia Window) – Pejabat pemerintah AS berupaya untuk menunda RUU yang diusulkan oleh anggota Knesset (badan legislatif), Nir Barkat (Likud), yang jika disahkan menjadi undang-undang, pada dasarnya akan mencegah pembukaan kembali Kedutaan Besar AS secara de facto untuk Palestina di Yerusalem.

RUU tersebut berusaha untuk melarang negara mana pun mendirikan misi diplomatik di Yerusalem yang bukan untuk Israel. RUU lebih lanjut menetapkan bahwa setiap misi yang didirikan untuk memberikan layanan konsuler khusus untuk penduduk Yerusalem akan memerlukan izin khusus dari pemerintah Israel.

Barkat, yang pada bulan Juli bertemu dengan beberapa anggota kongres dan senator Republik dan Demokrat di Washington untuk menjelaskan bahaya dari langkah semacam itu, mengatakan kepada Israel Hayom, “Tindakan mendirikan konsulat Palestina di Yerusalem berarti mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.

“Persetujuan pemerintah tentang masalah ini adalah bencana. Saya berniat untuk secara agresif melawan keputusan berbahaya ini. Ini adalah garis merah yang tidak bisa dilewati. Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Yerusalem yang bersatu untuk selama-lamanya,” kata Barkat.

Seperti dilansir Israel Hayom pada akhir Juli, pemerintahan Biden ingin koalisi Israel saat ini tetap utuh dan, sebagai akibatnya, tidak mungkin untuk menentangnya atau mengajukan tuntutan tegas, seperti membuka kembali konsulat Palestina di Yerusalem, sampai disahkannya anggaran nasional.

“Pejabat di pemerintahan memahami bahwa melewati anggaran adalah ujian definitif untuk kelangsungan hidup pemerintah. Oleh karena itu, sampai disahkan, mereka tidak bermaksud menimbulkan gelombang kejut yang dapat membahayakannya,” kata seorang pejabat AS kepada Israel Hayom.

Keinginan Amerika untuk mencegah pemimpin oposisi Benjamin Netanyahu kembali berkuasa, imbuh pejabat itu, muncul bersama dengan fakta bahwa koalisi saat ini termasuk partai-partai sayap kiri dan Partai Arab Ra'am, adalah salah satu alasan pendekatan yang menguntungkan pemerintahan Biden.

Selama kunjungan ke Israel pada bulan Mei, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan rencana untuk membuka kembali konsulat Yerusalem yang selama bertahun-tahun berfungsi sebagai kedutaan de facto untuk Palestina.

Pemerintah AS sebelumnya menutup konsulat pada Maret 2019, memindahkannya di bawah Kedutaan Besar AS di ibu kota. Penutupan konsulat merupakan pukulan keras bagi Palestina dan mengurangi posisi Otoritas Palestina di Washington.

Selama kampanye pemilihannya, Biden bersumpah untuk membuka kembali konsulat, tetapi langkah seperti itu tampaknya melanggar hukum Israel, Amerika, dan internasional.

Hambatan hukum lain untuk langkah tersebut adalah Undang-Undang Kedutaan Yerusalem tahun 1995, yang disahkan oleh DPR dan Senat AS, yang mengakui Yerusalem bersatu sebagai ibu kota Israel dan menyatakan bahwa “Yerusalem harus tetap menjadi kota yang tidak terbagi.”

Sementara itu, Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961, yang mendefinisikan kerangka kerja untuk hubungan diplomatik antara negara-negara merdeka, menetapkan bahwa “negara tamu tidak boleh, tanpa persetujuan tegas sebelumnya dari negara penerima, mendirikan kantor-kantor yang merupakan bagian dari misi di wilayah tertentu, selain di mana misi itu sendiri didirikan.”

Laporan: Redaksi