Jakarta (Indonesia Window) – Presiden AS Joe Biden pada Jumat (13/5) menandatangani undang-undang untuk membantu Taiwan mendapatkan kembali status pengamat di Majelis Kesehatan Dunia (WHA). Ini menunjukkan dukungan kuat Washington untuk Taiwan.
Jumat adalah batas waktu bagi Biden untuk menandatangani RUU (S.812), yang mengarahkan "Menteri Luar Negeri untuk mengembangkan strategi untuk mendapatkan kembali status pengamat bagi Taiwan di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan untuk tujuan lain."
WHA ke-75, badan pembuat keputusan WHO, dijadwalkan dibuka pada 22 Mei 2022.
RUU tersebut, yang diperkenalkan oleh Senator AS Bob Menendez, selaku Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, disahkan dalam "persetujuan bulat" di Senat pada 6 Agustus 2021 dan menerima lampu hijau di Dewan Perwakilan Rakyat, dengan suara 425 berbanding nol, pada 27 April 2022 sebelum dikirim ke meja Biden untuk ditandatangani pada 3 Mei.
Menendez mengatakan dalam pesan Twitter-nya bahwa dia "senang" melihat Biden menandatangani undang-undang tersebut menjadi undang-undang untuk mendukung Taiwan dalam upayanya mendapatkan kembali kursi pengamatnya di WHA.
"Dalam menghadapi permusuhan Beijing, upaya kami dengan kuat menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap kehadiran Taiwan yang pantas di panggung dunia," kata senator AS itu.
Menurut RUU yang disahkan, Taiwan tetap menjadi model kontributor kesehatan dunia, telah memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk menanggapi berbagai tantangan kesehatan global karena negara tersebut telah menginvestasikan lebih dari 6 miliar dolar AS dalam upaya bantuan medis dan kemanusiaan internasional yang berdampak pada lebih dari 80 negara sejak 1996.
Taiwan, yang secara resmi disebut Republik China (Republic of China), dikeluarkan dari WHO pada tahun 1972 setelah kehilangan kursinya di PBB ketika organisasi ini mengalihkan pengakuannya ke Republik Rakyat China.
Taiwan mengambil bagian dalam WHA sebagai pengamat dari 2009 hingga 2016, ketika hubungan antara Taipei dan Beijing baik di bawah pemerintahan Kuomintang (KMT) sebelumnya di Taiwan.
Namun, sejak 2017, China telah menekan WHO untuk tidak mengundang Taiwan ke WHA, sebagai pembalasan terhadap Presiden Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik pro-kemerdekaan yang menolak perjanjian kompromi sebelumnya yang diterima oleh KMT.
Setelah beberapa tahun terakhir WHA mengeluarkan Taiwan dari kursi pengamat, Menendez dan Jim Inhofe, ketua bersama Senat Taiwan Caucus, bersama-sama memperkenalkan RUU tersebut pada Maret 2021.
Dalam pernyataan bersama dengan Menedez, Inhofe mengatakan status pengamat Taiwan harus dipulihkan dan dengan ditandatanganinya undang-undang bipartisan ini.
"China terus menghalangi Taiwan untuk mendapatkan status pengamat di Majelis Kesehatan Dunia, meskipun Taiwan menjadi mitra yang kuat, andal, dan berdedikasi bagi Amerika Serikat dan komunitas internasional," kata Inhofe. “Mengingat perilaku jahat China yang terus berlanjut, kami tidak dapat membiarkan mereka menolak Taiwan duduk di meja lebih lama lagi.”
Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan pada Sabtu (14/5) bahwa penandatanganan RUU itu menjadi undang-undang sangat berarti, khususnya karena pertemuan WHA yang akan datang akan segera dimulai.
Pertemuan WHA ke-75 dijadwalkan berlangsung di Jenewa pada 22-28 Mei.
Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan, setelah Biden menjabat pada Januari 2021, dia mulai mengambil tindakan nyata untuk menunjukkan dukungan AS untuk partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional. Penandatanganan RUU itu menjadi undang-undang pada hari Jumat mewakili bukti tambahan dari cabang eksekutif dan legislatif AS dalam mendukung Taiwan mendapatkan kembali status pengamat WHA.
Taiwan berencana mengirimkan delegasi ke Jenewa pada WHA ke-75, meski belum diundang untuk hadir.
Delegasi yang akan dipimpin oleh Wakil Menteri Kesehatan Lee Li-feng akan berusaha bertemu di sela-sela acara dengan perwakilan dari negara-negara anggota WHO guna mengadakan diskusi dan menggalang dukungan untuk partisipasi Taiwan dalam WHA.
Sumber: CNALaporan: Redaksi
.jpg)
