Dalam Sidang Terbuka di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Ch. Nasir serukan DK PBB agar segera mengambil langkah nyata untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina, pasca disepakatinya gencatan senjata antara Israel - Hamas.

Jakarta (Indonesia Window) – Dalam Sidang Terbuka di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang membahas isu Timur Tengah dan Palestina pada Senin (20/1), Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Ch. Nasir seruankan DK PBB agar segera mengambil langkah nyata untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina, pasca disepakatinya gencatan senjata antara Israel - Hamas.

“Kami menyambut baik tercapainya gencatan senjata di Gaza, dan kesepakatan ini harus menjadi langkah awal mencapai perdamaian di Timur Tengah,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), seperti dikutip Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa (21/1).

Namun, Arrmanatha juga menyesalkan bahwa kesepakatan ini baru tercapai setelah jatuh puluhan ribu korban jiwa. “DK PBB harus memastikan setiap fase kesepakatan ini dijalankan sepenuhnya dan menghentikan siklus kekerasan yang terus berulang,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menyoroti pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang terus meluas, yang disertai dengan kekerasan dan impunitas yang semakin tak terkendali.

Dalam pernyataannya, Wamenlu menyampaikan dua hal yang menurutnya harus menjadi fokus utama pascakesepakatan gencatan senjata, yakni:

Pertama, mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza. Wamenlu menyerukan agar bantuan kemanusiaan dapat segera disalurkan tanpa hambatan, sejalan dengan seruan Sekretasis Jenderal (Sekjen) PBB.

Ia juga menekankan pentingnya jaminan keselamatan bagi pekerja kemanusiaan dan mendesak agar upaya rekonstruksi Gaza mulai dipersiapkan, termasuk pencabutan blokade 18 tahun yang telah melumpuhkan perekonomian Gaza.

“Peran UNRWA (the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East/Agensi Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat) sangat krusial dalam mencapai langkah-langkah tersebut. DK PBB harus melindungi UNRWA dari segala ancaman dan kampanye disinformasi yang menyerang lembaga ini,” ujar Wamenlu.

Kedua, mengembangkan solusi politik yang komprehensif untuk mengakhiri konflik Israel – Palestina, dengan mendukung solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian.

Wamenlu menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju masa depan yang adil bagi Palestina dan Israel. "Alternatif lain hanya akan menghasilkan apartheid dan penindasan," tegasnya.

Dia mengajak masyarakat internasional untuk mendorong dialog yang tulus, guna mengatasi akar masalah kolonialisme dan ketidakadilan sejarah di Palestina.

Wamenlu juga menyerukan dukungan penuh dan komitmen Indonesia untuk mensukseskan High Level International Conference on the Implementation of the Two-State Solution (Konferensi Internasional Tingkat Tinggi tentang Implementasi Solusi Dua Negara) yang akan berlangsung bulan Juni mendatang, sebagai langkah konkret mewujudkan perdamaian.

Mengajak agar DK PBB dapat menegaskan relevansinya di tengah situasi global yang semakin kompleks, Arrmanatha menyerukan terutama negara anggota tetap DK PBB untuk menghentikan kebuntuan dan mendorong reformasi DK PBB.

"Sejarah akan menilai apakah DK PBB mampu bangkit menghadapi tantangan atau justru menjadi tidak relevan," ujarnya.

Sesi Debat Terbuka DK PBB kali ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf, yang menjabat sebagai Presiden DK PBB bulan Januari.

Agenda ‘Middle East, including the Palestinian Question’ (Timur Tengah, termasuk Masalah Palestina) telah menjadi salah satu program utama DKK PBB selama lebih dari tujuh dekade dan dibahas secara berkala setiap tiga bulan.

Partisipasi aktif Indonesia dalam sidang tersebut menunjukkan komitmen teguh bagi perjuangan bangsa Palestina, yang sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, dalam pernyataan pers tahunan Menlu awal bulan ini.

Hadir dalam sidang terbuka di DK PBB tujuh negara pada tingkat menteri, antara lain Palestina, Slovenia, Kolombia, Namibia dan Sierra Leone, yang meneguhkan isu Palestina sebagai masalah yang menjadi perhatian tinggi dari negara di berbagai kawasan.

Laporan: Redaksi