Tim khusus kasus hacker Bjorka dibentuk untuk meyakinkan bahwa sistem elektronik yang ada di setiap kementerian/lembaga berjalan dengan baik, dan tidak ada mengalami gangguan.

Jakarta (Indonesia Window) – Masalah hacker (peretas) Bjorka yang membocorkan sejumlah data negara termasuk data pribadi para pejabat Indonesia telah mendapat perhatian serius dari pemerintah sehingga harus membentuk tim khusus untuk mengatasi isu tersebut.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan jajaran terkait untuk segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh publik termasuk surat-surat yang ditujukan kepadanya.

Instruksi tersebut disampaikan oleh kepala negara saat memimpin rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/9).

Setelah rapat tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan bahwa rapat tersebut membahas data negara yang dilaporkan bocor ke publik dan telah diedarkan oleh Bjorka. Namun, menurutnya, setelah ditelaah, data tersebut bersifat umum, dan bukan data spesifik.

Sebagian data (yang bocor) adalah data lama, kata menkominfo, seraya menambahkan, tim lintas kementerian/lembaga dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemkominfo, Polri dan BIN (Badan Intelijen Negara) akan berkoordinasi untuk menelaah masalah tersebut secara mendalam.

Johnny menyampaikan, pemerintah juga akan membentuk tim untuk melakukan asesmen berikutnya guna menjaga kepercayaan publik.

“Perlu ada emergency response team yang terkait guna menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kemkominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” tuturnya.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengaku senang dengan pembentukan tim khusus untuk menangani hacker Bjorka, yang dinamakan emergency response team itu.

Tujuan utama dibentuknya tim itu adalah untuk meyakinkan bahwa sistem elektronik yang ada di setiap kementerian/lembaga berjalan dengan baik, dan tidak ada mengalami gangguan, kata Hinsa dalam konferensi pers di Kantor BSSN di Sawangan, Depok, Selasa (13/9).

Hinsa mengatakan, emergency response team ini mirip seperti Information Technology Security Assessment (ITSA) yang ada di BSSN, yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap semua sistem elektronik yang ada di lembaga negara itu.

Untuk itu BSSN menggandeng Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri guna mencari siapa sebenarnya Bjorka, hacker yang membocorkan data masyarakat Indonesia beberapa hari belakangan ini, kata Hinsa.

Menurut dia, BSSN terus mengikuti perkembangan isu Bjorka tersebut, dari satu berita ke berita lain dan dari satu pejabat ke pejabat lain bersama dengan aparat terkait, khususnya Bareskrim guna mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya tentang peretas yang disebut berasal dari Polandia itu.

Hinsa mengaku bahwa sistem keamanan siber di Indonesia masih belum kuat, dan menilai keamanan data di Indonesia masih sangat rentan.

"Kita tidak boleh langsung beranggapan kalau kami kuat, karena kami tahu ada banyak kerentanan. Pemerintah tentu juga menyadari. Kita semua pun seluruh bangsa Indonesia itu menyadari," kata Hinsa.

Kerentanan dalam keamanan siber di Tanah Air masih ditemukan karena Indonesia baru memasuki era digital, tepatnya setelah COVID-19, katanya seraya menambahkan bahwa BSSN tengah melakukan percepatan untuk beradaptasi dengan perkembangan di era digital, terutama soal keamanan data.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa  gambaran mengenai hacker dengan nama alias Bjorka sudah diidentifikasi oleh BIN dan Polri.

Namun, Kemenkopolhukam belum dapat mengumumkan siapa sosok di balik Bjorka, kata Mahfud MD dalam konferensi pers, Rabu, seraya menambahkan, pihaknya sudah punya alat untuk melacak siapa dan di mana Bjorka.

Dia juga menjelaskan bahwa motif di balik aksi peretasan yang dilakukan Bjorka tidak berbahaya, dan tidak memiliki kemampuan membobol yang tinggi lantaran hanya berkaitan dengan motif ekonomi, politik hingga jual beli.

Mahfud menegaskan tidak ada rahasia negara yang bocor hingga saat ini, dan menekankan bahwa semua data yang sudah beredar di masyarakat, terutama melalui media sosial, bersifat umum.

Informasi tersebut merupakan hasil rapat antara Menko Mahfud bersama Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Menkominfo Johnny G Plate di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu pagi.

Laporan: Redaksi