Di tingkat global, pandemik COVID-19 juga memperlebar kesenjangan pembiayaan pencapaian SDGs global dari 2,5 triliun dolar AS per tahun menjadi 4,2 triliun dolar AS.

Jakarta (Indonesia Window) – Indonesia membutuhkan lebih dari 1 triliun dolar AS untuk mencapai target program tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.

“Indonesia diperkirakan butuh 1 triliun dolar AS untuk mencapai SDGs pada 2030 namun dengan adanya dampak pandemi, jelas (angka ini) meningkat signifikan,” katanya dalam side event the 3rd Development Working Group  G20 yang digelar di Nusa Dua, Bali, Selasa.

Di tingkat global, pandemik COVID-19 juga memperlebar kesenjangan pembiayaan pencapaian SDGs global dari 2,5 triliun dolar AS per tahun menjadi 4,2 triliun dolar AS.

Hal tersebut menunjukkan pandemik COVID-19 tidak hanya membalikkan kemajuan menuju SDGs namun juga mengurangi sumber daya yang tersedia sehingga membengkakkan pembiayaan.

Meski demikian, Suharso menegaskan bahwa upaya pencapaian target SDGs di Indonesia pada 2030 akan terus berlanjut sesuai arahan Presiden Joko Widodo walaupun sumber daya untuk menutup kesenjangan pembiayaan menjadi lebih besar.

Karenanya, menurut dia, pendekatan yang terpadu dan holistik dibutuhkan untuk memulihkan pembiayaan dalam jangka menegah hingga panjang, salah satunya melalui Integrated National Financing Framework (INFF).

INFF memfasilitasi dialog terstruktur dengan kementerian dan lembaga serta aktor non-pemerintah dalam memetakan lanskap pembiayaan pembangunan berkelanjutan baik dari yang berasal dari publik maupun swasta.

INFF juga akan mengidentifikasi instrumen baru dan inovatif yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai SDGs seperti blended finance dan investasi.

Sejauh ini, Indonesia telah merancang transformasi ekonomi untuk membangun masa depan yang berkelanjutan dengan SDGs sebagai kerangka utama.

Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah menuju pengembangan strategi pembiayaan berkelanjutan dengan mengutamakan SDGs pada setiap kebijakan dan kerangka kerja.

Upaya itu di antaranya dengan mengarusutamakan aspek SDGs dalam kerangka kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta kebijakan investasi dan bisnis, termasuk di pasar saham.

“Waktunya hanya delapan tahun lagi menuju 2030, sehingga INFF akan menjadi payung cakupan inisiatif pembiayaan,” ujar Suharso.

Laporan: Redaksi