Jika warga Israel yang disandera Hamas di Gaza tidak dipulangkan hingga Sabtu (15/2), gencatan senjata dengan Hamas akan dibatalkan dan Israel akan melanjutkan "pertempuran intensif" di daerah kantong yang hancur akibat perang tersebut.

Yerusalem, Wilayah Palestina yang diduduki (Xinhua/Indonesia Window) -- Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa (11/2) mengatakan bahwa jika warga Israel yang disandera Hamas di Gaza tidak dipulangkan hingga Sabtu (15/2), gencatan senjata dengan Hamas akan dibatalkan dan Israel akan melanjutkan "pertempuran intensif" di daerah kantong yang hancur akibat perang tersebut.

Dalam sebuah pernyataan video, Netanyahu mengatakan langkah itu telah disetujui dengan suara bulat oleh para menteri kabinetnya dalam rapat yang berlangsung selama empat jam pada Selasa sore waktu setempat.

Menurut keputusan tersebut, "jika Hamas tidak memulangkan warga kami yang disandera hingga Sabtu tengah hari, gencatan senjata akan berakhir, dan Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) akan melanjutkan pertempuran sengit hingga Hamas benar-benar dikalahkan," ujar Netanyahu.

Semua menteri dalam Kabinet Israel menyambut baik rencana pengambilalihan Gaza yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump maupun ultimatum gencatan senjatanya, tambah PM Israel itu.

Pernyataan Netanyahu tersebut disampaikan sehari setelah Hamas mengumumkan bahwa penyerahan sandera yang sedianya dijadwalkan pada Sabtu akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Pada Senin (10/2), Abu Obeida, selaku juru bicara (jubir) sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa selama tiga pekan terakhir, kepemimpinan Hamas melihat berbagai kegagalan Israel dalam mematuhi ketentuan-ketentuan di dalam kesepakatan gencatan senjata.

Oleh karena itu, penyerahan para sandera akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut dan hingga Israel memastikan kepatuhannya terhadap kesepakatan tersebut serta memberikan kompensasi secara retroaktif atas pelanggaran yang terjadi selama beberapa pekan terakhir, kata Obeida. "Kami menegaskan komitmen kami terhadap ketentuan-ketentuan di dalam kesepakatan gencatan senjata asalkan penjajah (Israel) berkomitmen terhadap kesepakatan tersebut."

Menanggapi hal itu, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz dalam sebuah pernyataan pada Senin yang sama mengatakan bahwa pengumuman Hamas tersebut merupakan "pelanggaran total terhadap gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera."

Katz mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan IDF agar "mempersiapkan diri pada tingkat kesiapan tertinggi untuk setiap skenario yang mungkin terjadi di Gaza dan untuk mempertahankan komunitas di dekat daerah kantong itu."

Militer Israel pada Selasa mengumumkan bahwa pihaknya akan menambah pasukan di dekat Jalur Gaza dan memanggil pasukan cadangan setelah Kabinet Israel memutuskan untuk membatalkan gencatan senjata dengan Hamas jika warga Israel yang disandera tidak dipulangkan hingga Sabtu.

Seorang jubir militer Israel dalam sebuah pernyataan mengonfirmasi, "Telah diputuskan untuk memperkuat daerah itu dengan pasukan tambahan, termasuk pasukan cadangan." Jubir tersebut menekankan bahwa keputusan ini dibuat "sesuai dengan evaluasi situasional."

Jubir itu menjelaskan lebih lanjut, "Bala bantuan dan mobilisasi pasukan cadangan sedang diterapkan untuk bersiap menghadapi berbagai skenario."

Trump juga melontarkan sebuah ultimatum kepada Hamas pada Senin, dengan mengatakan bahwa jika semua warga Israel yang disandera tidak dibebaskan dari Gaza hingga Sabtu tengah hari waktu setempat, dia akan mengusulkan untuk membatalkan perjanjian gencatan senjata dan memastikan "neraka akan membara."

Perkembangan ini terjadi setelah seorang delegasi Israel kembali dari Qatar, tempat penyelenggaraan pembicaraan tak langsung terkait tahap kesepakatan gencatan senjata selanjutnya antara Israel dan Hamas. Peringatan Israel tersebut disampaikan di tengah protes regional dan internasional yang terus mengalir terkait pernyataan Trump dan Netanyahu soal Gaza yang dilontarkan baru-baru ini.

Pada 4 Februari dalam sebuah konferensi pers gabungan dengan Netanyahu di Washington, Trump mengumumkan sebuah rencana kontroversial untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina dari daerah kantong tersebut.

Dua hari kemudian dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 milik Israel, Netanyahu menyatakan bahwa "(Arab) Saudi dapat membentuk negara Palestina di Arab Saudi. Mereka memiliki banyak lahan di sana."

Ketika ditanya dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada Senin soal apakah warga Palestina yang saat ini tinggal di Gaza, yang menurut proposal Trump akan menghadapi pemindahan paksa demi pembangunan kembali daerah kantong tersebut, akan "memiliki hak untuk pulang (ke Gaza)", Trump menjawab, "Tidak, mereka tidak akan memiliki hak untuk pulang (ke Gaza)."

Sebagai bentuk respons atas pernyataan Trump dan Netanyahu tersebut, banyak negara menyuarakan penolakan mereka terhadap penggusuran warga Palestina dari tanah air mereka serta menyatakan dukungan untuk solusi dua negara.

Di bawah gencatan senjata saat ini, yang diberlakukan mulai 19 Januari setelah perang berjalan selama 15 bulan, sebanyak 21 sandera Hamas, yang terdiri dari 16 warga Israel dan lima warga Thailand, telah dibebaskan dari Gaza. Sementara itu, ratusan warga Palestina yang ditawan Israel telah dibebaskan dari penjara-penjara Israel. Menurut kesepakatan gencatan senjata tahap pertama, yang berlaku selama enam pekan, 33 warga Israel dan sekitar 2.000 warga Palestina diperkirakan akan dibebaskan.

Laporan: Redaksi