Kapabilitas rudal balistik Iran harus menjadi bagian dari negosiasi potensial apa pun di masa mendatang dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Teheran, Iran (Xinhua/Indonesia Window) – Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei pada Senin (20/1) menekankan bahwa negara itu tidak akan pernah bernegosiasi dengan pihak mana pun terkait kapabilitas pertahanannya.

Sang jubir menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah konferensi pers pekanan di Teheran, ibu kota Iran, saat menjawab pertanyaan apakah Iran telah diberi tahu dalam pembicaraan dengan tiga negara Eropa, yaitu Prancis, Inggris, dan Jerman, pada pekan lalu di Jenewa bahwa kapabilitas rudal balistik Iran harus menjadi bagian dari negosiasi potensial apa pun di masa mendatang dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Baghaei menekankan, "Iran tidak pernah dan tidak mungkin bernegosiasi dengan pihak mana pun terkait kapabilitas pertahanan dan militernya, dan tidak akan melakukannya di masa mendatang. Pada dasarnya, saya rasa rakyat Iran tidak akan membiarkan individu atau kelompok mana pun menyetujui transaksi semacam itu. Sikap kami sangat jelas dalam isu ini."

Menanggapi ancaman Eropa mengaktifkan mekanisme snap-back, sebuah klausul dalam kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dengan sejumlah negara besar dunia yang memungkinkan negara-negara besar tersebut memberlakukan kembali semua sanksi internasional jika Iran tidak mematuhi kesepakatan itu, dia mengatakan Iran telah menegaskan bahwa mereka akan mengambil langkah balasan yang proporsional seandainya pihak-pihak lain menggunakan mekanisme ini sebagai sarana untuk menekan Teheran serta mendapatkan konsesi.

Baghaei mengatakan, "Jika pihak-pihak lain menyalahgunakan mekanisme itu, Iran tidak akan lagi menganggapnya masuk akal dan dapat dibenarkan untuk tetap berkomitmen pada perjanjian-perjanjian relevan tertentu."

Para diplomat senior dari Iran, tiga negara Eropa tersebut, dan Uni Eropa bertemu di Jenewa pada 13 dan 14 Januari lalu untuk membahas berbagai isu, termasuk program nuklir Teheran.

Mengomentari pembicaraan dengan tiga negara Eropa itu dalam sebuah unggahan di media sosial X, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Hubungan Internasional Kazem Gharibabadi mengatakan pihak-pihak yang terlibat telah sepakat untuk kembali menggelar diskusi mengenai pencabutan sanksi terhadap Iran dan membahas program nuklir Teheran.

Iran menandatangani perjanjian nuklir tersebut, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA), dengan sejumlah negara besar dunia pada Juli 2015, yang sepakat untuk membatasi aktivitas nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sanksi. AS keluar dari kesepakatan itu pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sejumlah sanksi, yang menyebabkan Teheran mengurangi komitmen mereka.

Pembicaraan untuk mengaktifkan kembali perjanjian tahun 2015 itu dimulai di Wina pada April 2021, namun tidak banyak kemajuan yang dicapai meski telah melalui banyak putaran diskusi.

Laporan: Redaksi