Forum konsultasi Indonesia-PBB merupakan acara tahunan antara Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menghadapi tantangan global.

Jakarta (Indonesia Window) – Kementerian Luar Negeri telah mengadakan Pertemuan Pleno ke-7 Forum Konsultasi Indonesia-PBB atau Indonesia-United Nations Consultative Forum (IUNCF) yang dilaksanakan secara hybrid di Yogyakarta pada Jumat (2/12).

Kegiatan tersebut merupakan forum konsultasi tahunan antara Pemerintah Indonesia dan badan PBB di Indonesia, kata Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan resminya di Jakarta, Sabtu.

“Menghadapi tantangan global, IUNCF perlu diperkuat sebagai platform koordinasi Pemerintah Indonesia dan PBB yang inklusif, bersinergi, dan efektif,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada pembukaan forum tersebut.

Pleno IUNCF menggelar tiga agenda utama, yakni laporan Working Group I on Information Sharing and Cooperation Development (WG I), laporan Working Group II on Administration (WG II), dan diskusi tematik.

WG I fokus pada pengembangan kerja sama isu migrasi, khususnya dalam implementasi Migration Multi-Partner Trust Fund (MMPTF), diikuti dengan sesi laporan WG II yang membahas perkembangan sejumlah isu administrasi termasuk Host Country Agreement (HCA), fasilitas kekonsuleran, isu kepabeanan kendaraan, dan pelaksanaan kebijakan impor.

Pertemuan yang diikuti oleh perwakilan kementerian dan lembaga Indonesia dan badan PBB di Indonesia itu, membahas berbagai kerangka kerja sama antara Indonesia dan PBB di bidang pembangunan.

Sementara itu, diskusi tematik mengangkat tema Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Pertemuan mencatat prioritas Keketuaan ASEAN Indonesia seputar tema 'ASEAN Matters: Epicentrum of Growth' dan peluang dukungan PBB untuk mendukung keketuaan tersebut.

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia menyampaikan bahwa 'The team of UN Indonesia will double the effort to support the Government of Indonesia, especially in the ASEAN Chairmanship (tim PBB Indonesia akan menggandakan upaya untuk mendukung Pemerintah Indonesia, khususnya dalam Keketuaan ASEAN)'.

Kementerian Luar Negeri menyampaikan komitmen untuk melaksanakan kegiatan Working Group I Special Session mengenai Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, guna menelaah lebih lanjut berbagai mekanisme dan program kerja sama antara Indonesia dan PBB setahun ke depan.

IUNCF merupakan mekanisme kemitraan strategis yang digagas Pemerintah Indonesia dan badan PBB di Indonesia pada tahun 2013, dengan tujuan memperkuat kerja sama dan koordinasi antara Indonesia dan PBB.

Laporan: Redaksi