Kepemimpinan Palestina menyatakan bahwa pihaknya sangat menghargai kontribusi Norwegia, Irlandia, dan Spanyol untuk "menasbihkan hak rakyat Palestina dalam menentukan nasib sendiri di tanah mereka dan mengambil langkah-langkah nyata guna mendukung implementasi solusi dua negara."

Oslo, Norwegia (Xinhua) – Norwegia, Irlandia, dan Spanyol pada Rabu (22/5) mengumumkan bahwa mereka secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

Berbicara dalam sebuah konferensi pers di Oslo, Perdana Menteri (PM) Norwegia Jonas Gahr Store mengatakan bahwa Norwegia mendukung pemberian status keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Pengakuan resmi Norwegia terhadap Palestina sebagai sebuah negara akan mulai berlaku pada 28 Mei. Tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara. Dan tidak akan ada solusi dua negara tanpa negara Palestina. Dengan kata lain, negara Palestina merupakan prasyarat untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah," ujar Store.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa demarkasi teritorial antara Palestina dan Israel harus didasarkan pada perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara. Sikap ini diambil tanpa mengesampingkan kesepakatan akhir atas perbatasan, yang mungkin mencakup pertukaran lahan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Norwegia Espen Barth Eide menyoroti urgensi gencatan senjata di Gaza. "Yang paling mendesak saat ini adalah mencapai gencatan senjata, memastikan bahwa bantuan kemanusiaan yang cukup sampai ke masyarakat Gaza dan para sandera dibebaskan," ujarnya.

Pada hari yang sama, Perdana Menteri (PM) Irlandia Simon Harris dan PM Spanyol Pedro Sanchez mengonfirmasi bahwa negara mereka akan bergabung dengan Norwegia dalam mengakui Negara Palestina.

"Hari ini, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengumumkan bahwa kami mengakui Negara Palestina, masing-masing dari kami akan mengambil langkah nasional apa pun yang diperlukan untuk mewujudkan keputusan tersebut," ujar Harris di Dublin, ibu kota Irlandia.

PM Irlandia itu mengatakan bahwa "perdamaian permanen hanya dapat dijamin atas dasar kehendak bebas dari rakyat yang bebas."

"Warga Palestina di Gaza mengalami penderitaan, kesulitan, dan kelaparan yang paling mengerikan," katanya. "Sebuah bencana kemanusiaan, yang tak terbayangkan oleh sebagian besar orang dan tak beradab bagi semua orang -- sedang terjadi di depan mata kita saat ini."

Pengakuan Spanyol juga akan berlaku pada 28 Mei, setelah sesi pertemuan Dewan Menteri Spanyol. Sanchez menekankan bahwa Spanyol mengakui Palestina "demi perdamaian, keadilan, dan konsistensi," serta mendesak kedua belah pihak untuk terlibat dalam dialog guna mencapai solusi dua negara. Dia menyoroti perlunya mengakhiri pelanggaran yang dilaporkan di wilayah yang diduduki itu.

Kepresidenan Palestina pada Rabu menyambut baik pengakuan tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita resmi Palestina, WAFA, kepemimpinan Palestina menyatakan bahwa pihaknya sangat menghargai kontribusi Norwegia, Irlandia, dan Spanyol untuk "menasbihkan hak rakyat Palestina dalam menentukan nasib sendiri di tanah mereka dan mengambil langkah-langkah nyata guna mendukung implementasi solusi dua negara."

Di sisi lain, Israel Katz, yang menjabat sebagai menlu Israel, mengatakan bahwa dirinya telah menginstruksikan penarikan pulang segera duta-duta besar Israel untuk Irlandia dan Norwegia guna berkonsultasi sehubungan dengan keputusan kedua negara itu dalam mengakui status kenegaraan Palestina.

"Saya menyampaikan pesan yang jelas dan tegas kepada Irlandia dan Norwegia: Israel tidak akan tinggal diam dalam menghadapi mereka yang merongrong kedaulatannya dan membahayakan keamanannya," ujar Katz dalam sebuah pernyataan di media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Reaksi Eropa

Reaksi Eropa terhadap pengakuan tersebut beragam. Malta, Slovenia, dan Slovakia menyatakan dukungannya, dengan Slovenia memprakarsai langkah-langkah untuk mengakui Palestina.

Pemerintah Slovenia pada 9 Mei lalu meluncurkan prosedur pengakuan negara tersebut terhadap Palestina. Menlu Slovenia Tanja Fajon menyatakan harapannya agar prosedur tersebut dapat segera rampung, karena Slovenia ingin membantu mengakhiri penderitaan di Gaza.

Seorang juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Malta mengatakan kepada Xinhua bahwa Malta baru-baru ini menegaskan kesiapannya untuk mengakui Palestina, tetapi akan menunggu hingga pengakuan tersebut dapat memberikan kontribusi positif, saat situasinya tepat.

Menlu Slovakia Juraj Blanar mengatakan bahwa negaranya mendukung resolusi untuk memperkuat hak-hak Negara Palestina. "Ini merupakan satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut dan menegaskan hak bersejarah Palestina dalam menentukan nasibnya sendiri serta mendapatkan tempatnya di PBB," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Sebaliknya, Republik Ceko, Belanda, dan Lithuania menyatakan keberatan mereka.

PM Ceko Petr Fiala mengatakan bahwa tidak masuk akal untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara jika tidak jelas siapa yang mewakilinya dan di wilayah mana.

Pemerintah Belanda berkomentar bahwa mereka tidak mengakui Negara Palestina dan tampaknya tidak akan mengubah posisinya dalam waktu dekat.

Presiden Lithuania Gitanas Nauseda memperingatkan bahwa mengakui Palestina sebagai negara dapat meningkatkan konflik antara Israel dan Hamas.

Di Belgia, para menteri tertinggi juga bertemu untuk mempertimbangkan situasi di Gaza, tetapi tidak ada kesepakatan yang dicapai terkait kemungkinan adanya pengakuan.

Menlu Prancis Stephane Sejourne mengatakan bahwa pengakuan semacam itu bukanlah hal tabu. Namun, menekankan bahwa saat ini waktunya masih belum tepat, mengingat beberapa persyaratan belum terpenuhi. Menlu Jerman Annalena Baerbock juga melontarkan pernyataan serupa.

Shada Islam, komentator dan analis independen Uni Eropa, mengatakan bahwa pengakuan Norwegia, Irlandia, dan Spanyol atas negara Palestina kemungkinan besar akan diikuti oleh Malta dan Slovenia dalam beberapa pekan ke depan.

"Langkah Spanyol, Irlandia, dan Norwegia itu akan makin mengucilkan Israel di PBB... Keputusan mereka mengirimkan pesan yang kuat kepada rakyat Palestina bahwa setidaknya beberapa negara anggota Uni Eropa telah mempertahankan kompas moral mereka," ujarnya kepada Xinhua.

Laporan: Redaksi