Kerja sama global harus semakin diperkuat, terutama saat komunitas dunia menghadapi sejumlah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dari tantangan COVID-19 dan perubahan iklim, hingga invasi Rusia di Ukraina.

Di sisi lain, intimidasi militer China yang meningkat akan membahayakan perdamaian dan stabilitas regional. Semua ini akan berdampak pada keamanan dan kesejahteraan dunia.

Para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan bertemu kembali di New York, Amerika Serikat (AS) tahun ini perlu mengingatkan para pemimpin dunia bahwa semua orang, termasuk rakyat Taiwan, layak untuk didengar suaranya dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengatasi tantangan ini demi kepentingan global.

Taiwan tidak dapat berpartisipasi dalam forum kerja sama global terbesar dan terpenting karena tekanan tanpa henti oleh Republik Rakyat China (RRC), yang dengan sengaja mengunakan prinsip ‘One China’ (Satu China) melalui resolusi United Nations General Assembly (UNGA) 2758 – resolusi yang menentukan siapa yang mewakili ‘China’ dalam organisasi dunia sekitar 50 tahun yang lalu.

Beijing menyesatkan dunia dengan menyebarkan pernyataan bahwa Taiwan adalah bagian dari RRC. Padahal status quo selama ini adalah, ROC (Republic of China) atau Taiwan dan RRC merupakan yurisdiksi yang terpisah. Rakyat Taiwan hanya dapat diwakili oleh pemerintah yang terpilih secara demokratis.

Penafsiran yang salah dari resolusi 2758 telah lama menghilangkan hak Taiwan untuk berpartisipasi dalam kerja sama global melalui PBB dan lembaga khususnya, dan juga telah menolak kontribusi Taiwan dalam komunitas internasional.

Piagam PBB menyatakan dengan jelas bahwa tujuan dan prinsip PBB adalah menjaga kedamaian dan stabilitas internasional, dan bahwa perselisihan internasional harus diselesaikan dengan cara yang damai. Namun, Beijing terus melakukan latihan militer di daerah sekitar Taiwan, mengganggu status quo di Selat Taiwan, meningkat ketegangan, mempengaruhi perdagangan dan transportasi internasional, serta memberikan risiko terhadap perdamaian dan keamanan regional.

Tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti itu harus dikecam. PBB  memungkinkan untuk melarang anggotanya melakukan hal semacam itu, agar organisasi ini bisa kembali sesuai dengan agenda politiknya sendiri. Menyetujui klaim China atas Taiwan hanya akan mengacaukan wilayah tersebut, yang juga bertentangan dengan tujuan PBB.

Taiwan secara tegas akan mempertahankan kedaulatan dan keamanannya. Sebagai anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab, Taiwan juga akan terus berupaya mempertahankan diri sebagai respon terhadap provokasi China, dan bekerja sama dengan negara-negara yang berpikiran sejalan dengan Taiwan untuk menjunjung tinggi perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Taiwan akan terus memenuhi tanggung jawab internasional dengan secara aktif berkontribusi bagi masyarakat internasional.

Tantangan global ini mengharuskan kita untuk berupaya mengatasinya secara bersama-sama. Taiwan telah terbukti menjadi mitra yang andal dan diperlukan.

Mari bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk kepentingan global!

Penulis: Jaushieh Joseph Wu [Menteri Luar Negeri Republic of China (Taiwan)]