Komite Stabilitas Sistem Keuangan diharapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk diperkuat dengan cara sering ketemu dan berbicara untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong peningkatan sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mengantisipasi berbagai skenario ke depan dan merespons cepat setiap perubahan utamanya yang disebabkan dinamika global.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) Tahun 2023, di Grha Bhasvara Icchana, Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (29/11), ungkap Sekretariat Kabinet RI dalam pernyataan tertulisnya yang dikutip Indonesia Window, Kamis.

“Yang paling penting juga antisipasi terhadap semua skenario ke depan, cepat dalam merespons setiap perubahan. Misalnya untuk inflasi, cek terus di lapangan, selesaikan kalau ada masalah dengan cepat. Kemudian juga perkuat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sering ketemu, sering berbicara untuk menjaga stabilitas sektor keuangan,” ujar presiden.

Presiden Jokowi meminta KSSK, yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), untuk meningkatkan koordinasi, utamanya pada situasi tidak normal seperti saat ini.

“Dalam situasi seperti ini enggak bisa, minim seminggu sekali atau dua minggu sekali ketemu untuk ya ngopi bareng-bareng kan enggak ada masalah. Enggak usah serius, tetapi saling bertukar angka, bertukar kalkulasi, bertukar hitung-hitungan karena memang kondisinya kita harus merespons dengan cepat terhadap situasi-situasi yang berubah,” tuturnya.

Saat ini dunia sedang tidak dalam situasi baik-baik saja karena banyak fenomena domestik negara lain yang berdampak global, ungkapnya seraya menambahkan, situasi tersebut antara lain persoalan inflasi dan tingginya suku bunga di Amerika Serikat (AS), perlambatan dan krisis properti di China, hingga peningkatan tensi geopolitik berupa perang di Ukraina dan Gaza.

“Oleh sebab itu, dampak dari perang yang ada harus sama-sama kita antisipasi. Karena kalau sudah yang namanya perang ini ganggunya ke mana-mana. Gangguan rantai pasok global, lonjakan harga pangan, lonjakan harga energi, semuanya akan terdampak semuanya,” jelasnya.

Selain situasi tersebut, dunia juga saat ini merasakan langsung dampak perubahan iklim, terutama pada situasi pangan di Indonesia. Pemanasan global telah membuat produksi pangan Indonesia menurun, ditambah dengan pembatasan ekspor pangan dari 22 negara.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Presiden Jokowi bersyukur bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh dan stabil di kisaran lima persen, serta inflasi yang cenderung stabil pada kisaran 2,6 persen.

Sebagai perbandingan, Presiden Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara, antara lain, Malaysia 3,3 persen, AS 2,9 persen, Republik Korea 1,4 persen, dan Uni Eropa 0,1 persen.

“Artinya apa? Kita harus optimistis, tetapi tetap harus waspada, tetap harus hati-hati. Waspada pada perubahan yang super cepat, perubahan terhadap disrupsi teknologi yang juga super cepat. Memang kita harus prudent dalam melangkah, tetapi juga jangan terlalu hati-hati. Kredit terlalu hati-hati, semuanya terlalu hati-hati, akibatnya kering perputaran di sektor riil,” ucapnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut yaitu Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Laporan: Redaksi