Jakarta (Indonesia Window) – Survei terbaru mengungkapkan lebih dari 75 persen orang Taiwan tidak mau menggunakan vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan China, sementara 60 persen mengatakan mereka percaya pemerintah tidak akan membuka pintu untuk vaksin China.

Menurut survei yang dilakukan oleh Association of Chinese Elite Leadership yang berbasis di Taipei, hanya 24,9 persen responden yang terbuka untuk impor vaksin virus corona China ke Taiwan, sementara 61,6 persen lainnya menentang gagasan tersebut.

Kantor Berita CNA menyebutkan, Pemerintah Taiwan telah menegaskan tidak berniat mengimpor vaksin China.

Selain itu, 76,1 persen responden mengatakan mereka tidak mau menerima vaksin buatan China, dengan hanya sekitar 19 persen yang mengatakan mereka akan melakukannya, kata survei tersebut.

Di antara mereka yang menganggap diri mereka pendukung pro-biru, yakni mereka yang mendukung oposisi pro-China Kuomintang (KMT), 42 persen mengatakan akan menerima vaksin buatan China.

Hanya sekitar 6 persen pendukung pan-hijau, yakni mereka yang mendukung Partai Progresif Demokratik (DPP) pro-kemerdekaan, yang mengatakan mereka akan bersedia menerimanya, menurut survei tersebut.

Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan Chen Shih-chung telah berulang kali menyatakan bahwa Taiwan tidak akan mengimpor vaksin COVID-19 yang diproduksi di China, dengan alasan kurangnya data tentang kemanjuran dan keamanannya, serta pembatasan berdasarkan undang-undang saat ini.

Namun, beberapa pemimpin politik KMT, termasuk mantan Presiden Ma Ying-jeou telah meminta pemerintahan DPP yang berkuasa untuk menerima vaksin China demi rakyat Taiwan.

Sementara itu, survei mengungkapkan bahwa 76,1 persen responden menunjukkan dukungan atas seruan Presiden Tsai Ing-wen terhadap Beijing baru-baru ini bahwa Taipei bersedia mendorong dialog lintas-Selat Taiwan yang bermakna atas dasar kesetaraan “selama Beijing bersedia menyelesaikan antagonism”.

"Taiwan juga berharap setelah pandemik COVID-19 dapat diatasi dengan baik, orang-orang di kedua sisi selat dapat melanjutkan hubungan yang normal," kata Tsai dalam pertemuan keamanan nasional sebelum Tahun Baru Imlek pada Februari.

Berbicara pada konferensi pers untuk mengungkap hasil survei, Wakil Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Internasional Taiwan Lin Ting-hui mengatakan, hasil menunjukkan bahwa mayoritas orang Taiwan mendukung dimulainya kembali dialog lintas selat, meskipun Beijing sudah bertahun-tahun memusuhi Taipei.

"Beijing harus mengambil kesempatan ini untuk terlibat dalam dialog yang bermakna dengan Taipei," kata Lin.

Beijing telah mengambil sikap garis keras pada hubungan lintas selat dan telah memutuskan dialog dengan Taiwan sejak Tsai menjabat pada Mei 2016 dan menolak untuk menerima "konsensus 1992," yang telah merusak hubungan yang lebih baik antara Taiwan dan China di bawah Ma dari 2008 hingga 2016.

Pemahaman diam-diam yang dicapai pada tahun 1992 antara pemerintah KMT saat itu dan pemerintah Cina ditafsirkan oleh KMT sebagai Taiwan yang mengakui bahwa hanya ada ‘satu Cina’, dengan masing-masing pihak bebas untuk menafsirkan apa arti ‘China’.

DPP, bagaimanapun, berpendapat bahwa konsensus adalah ‘ilusi belaka’ karena China tidak mengakui gagasan bahwa masing-masing pihak bebas untuk menafsirkan ‘satu China’ sesuai keinginannya.

Survei tersebut dilakukan melalui wawancara telepon di antara orang-orang Taiwan yang berusia 20 ke atas dari tanggal 5-7 Maret dan memiliki 1.069 tanggapan yang valid, menurut Association of Chinese Elite Leadership.

Di antara responden, 28,5 persen menyatakan diri sebagai pendukung DPP, sedangkan 18,6 persen lainnya menganggap diri mereka pendukung KMT.

Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin kesalahan plus atau minus 3 poin persentase.

Laporan: Redaksi