Negosiasi damai Ukraina-Rusia tampaknya tak akan terjadi selama selama Presiden Vladimir Putin berkuasa, menurut pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat (30/9) memperingatkan bahwa dia tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Presiden Vladimir Putin berkuasa.

“Ukraina tidak akan mengadakan negosiasi dengan Rusia selama Putin adalah presiden Federasi Rusia. Kami akan bernegosiasi dengan presiden baru," kata Zelensky.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Putin menandatangani perjanjian untuk mencaplok empat wilayah Ukraina yang diduduki Moskow, yakni Donetsk, Kherson, Luhansk dan Zaporizhzhia, yang ditandai dengan upacara akbar di Kremlin pada Jumat yang sama.

Para pemimpin pro-Kremlin dari wilayah yang dicaplok mengklaim wilayah tersebut memilih untuk menjadi bagian dari Rusia dalam referendum yang berlangsung pada 23-27 September lalu, namun tidak diakui oleh Barat dan organisasi internasional.

Aneksasi

Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat (30/9) menandatangani perjanjian untuk menganeksasi empat wilayah Ukraina yang sebagian diduduki oleh pasukannya, meningkatkan perang yang telah berlangsung tujuh bulan dan membawanya ke fase baru yang tidak dapat diprediksi.

“Ini adalah kehendak jutaan orang,” kata Putin dalam pidato di hadapan ratusan pejabat tinggi di St George’s Hall di Kremlin.

“Orang-orang yang tinggal di Luhansk, Donetsk, wilayah Kherson, dan wilayah Zaporizhzhia menjadi rekan senegara kami selamanya,” tegasnya.

Pada upacara yang disebut Kyiv sebagai “pertunjukan aneh Kremlin” tanpa makna hukum, Putin menyampaikan kecaman selama 37 menit terhadap Barat, menuduhnya sebagai “setanisme belaka,” sebelum menandatangani dokumen perjanjian dengan kepala dari empat entitas yang didukung Rusia.

Mereka kemudian bergandengan tangan dan meneriakkan “Rusia! Rusia!” serempak dengan ratusan pejabat, yang berdiri dengan tepuk tangan meriah.

Upacara penandatanganan itu berlangsung tiga hari setelah selesainya referendum (23-27 September) yang dinilai tergesa-gesa di mana proksi Moskow di wilayah pendudukan mengklaim mayoritas hingga 99 persen mendukung bergabung dengan Rusia.

Pemerintah Ukraina dan Barat mengatakan pemungutan suara, yang diumumkan hanya 10 hari yang lalu itu, dilakukan di bawah todongan senjata dan palsu, serta tidak sah.

Ukraina, Amerika Serikat dan kepala PBB semuanya mengatakan upacara pencaplokan itu tidak akan memiliki nilai hukum.

Putin mendesak Ukraina untuk menghentikan aksi militer dan kembali ke meja perundingan. Sementara Kyiv telah bersumpah untuk merebut kembali semua tanah yang disita oleh Rusia dan mengatakan bahwa keputusan Rusia untuk mencaplok wilayah itu telah menghancurkan prospek pembicaraan.

Aneksasi berarti bahwa Rusia, yang telah merebut Krimea dari Ukraina pada 2014, sekarang mengklaim sekitar 22 persen wilayah Ukraina, termasuk bagian-bagian yang tidak dikontrolnya.

Dalam pidatonya, Putin membangkitkan ingatan para pahlawan Rusia dari abad ke-18 hingga Perang Dunia Kedua dan mengulangi tuduhan-tuduhan terhadap Barat, menuduhnya melakukan praktik kolonial dan mengingatkan penggunaan senjata nuklir oleh Amerika Serikat terhadap Jepang, yang dia sebut sebagai “preseden”, pada akhir Perang Dunia Kedua.

Aneksasi itu berarti bahwa garis depan perang sekarang akan melintasi wilayah yang dinyatakan Rusia sebagai miliknya dan bahwa Putin telah mengatakan bahwa dia siap untuk mempertahankannya dengan senjata nuklir jika diperlukan.

Beberapa politisi Barat menyebut itu gertakan – sesuatu yang secara eksplisit disangkal oleh Putin. Amerika Serikat mengatakan telah memperingatkan Rusia tentang konsekuensi bencana jika menggunakan senjata nuklir.

Sumber: AFP; Reuters

Laporan: Redaksi