Jakarta (Indonesia Window) – Seorang pejabat senior Jepang yang memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Yoshihide Suga digulingkan dari posisinya pada Senin (8/3) setelah Kementerian Komunikasi mengakui bahwa dia disuguhi makanan mahal oleh sebuah perusahaan telekomunikasi raksasa.

Yasuhiko Taniwaki, yang diberhentikan sebagai Wakil Menteri Koordinasi Kebijakan di kementerian tersebut, dianggap melanggar kode etik Jepang bagi pejabat pemerintah karena menerima hidangan, senilai total sekitar 107.000 yen (sekitar 14,08 juta rupiah) pada tiga kesempatan antara September 2018 dan Juli 2020, menurut Kantor Berita Kyodo.

Kementerian mengidentifikasi kesalahan Taniwaki, yang termasuk dalam skandal etika, dalam laporan sementara tentang penyelidikannya atas skandal wine-and-dine yang melibatkan Nippon Telegraph dan Telephone Corp.

Kementerian juga menemukan Eiji Makiguchi, Kepala Biro Strategi Global, menyantap makanan senilai 51.000 yen (sekitar 6,7 juta rupiah) pada Juni 2020, yang sebagian besar dibayar oleh NTT, raksasa teknologi dan komunikasi yang dikelola oleh kementerian.

Makan malam yang berlangsung di restoran kawasan kelas atas Tokyo itu, termasuk Presiden NTT Jun Sawada, dan Makiko Yamada, mantan pejabat tinggi kementerian komunikasi yang bertanggung jawab atas urusan internasional, yang hingga saat ini menjadi pejabat pers untuk PM Suga.

Taniwaki hanya menyumbang total 5.000 yen (sekitar 659.000 rupiah) untuk jamuan tersebut dan Makiguchi membayar 10.000 yen (sekitar 1,3 juta rupiah) untuk makanannya, menurut laporan sementara.

Skandal etika tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh sebuah majalah pekanan pada pekan lalu, mengikuti perkembangan skandal serupa yang juga melibatkan Taniwaki, yang memainkan peran penting dalam membantu Suga memenuhi janjinya untuk menurunkan biaya ponsel di Jepang.

Bersama dengan 10 pejabat lainnya, Taniwaki ditegur oleh kementerian akhir bulan lalu karena melanggar kode etik setelah disuguhi makan malam mewah oleh eksekutif Tohokushinsha Film Corp., termasuk putera tertua Suga.

"Sangat disesalkan bahwa tindakan yang diduga sebagai pelanggaran telah dikonfirmasi lagi," kata Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Ryota Takeda kepada wartawan.

Undang-undang Etika Pelayanan Publik Nasional Jepang melarang pejabat pemerintah menerima bantuan dari perusahaan di sektor yang mereka atur, dan menetapkan bahwa makanan yang diperkirakan harganya lebih dari 10.000 yen harus diumumkan sebelumnya.

Setelah penyelidikan atas skandal pertama yang melibatkan Tohokushinsha, kementerian mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran lebih lanjut terhadap kode tersebut.

Yamada juga mengundurkan diri sebagai Sekretaris Hubungan Masyarakat Kabinet setelah mendapat kecaman karena disuguhi makan malam senilai 74.000 yen (sekitar 9,7 juta rupiah) pada tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Seigo Suga dan eksekutif Tohokushinsha lainnya.

Anggota parlemen oposisi telah meningkatkan tekanan pada pemerintahan Suga, menyerukan pemecatan menteri komunikasi.

Tetapi Suga, pada hari Senin (8/3), menolak permintaan tersebut, dengan mengatakan dalam sesi Komite Anggaran Majelis Tinggi, "Tanggung jawabnya harus sepenuhnya mengungkap masalah ini melalui penyelidikan menyeluruh."

Shoji Namba, Ketua Urusan Diet Partai Demokrat Konstitusional Jepang untuk Dewan Penasihat, mengatakan bahwa "makan dan minum menjadi praktik biasa adalah situasi yang serius."

Koalisi yang berkuasa dan partai oposisi sepakat untuk memanggil presiden NTT ke parlemen pada 15 Maret mendatang.

Laporan: Redaksi