Jakarta (Indonesia Window) – Kantor Ekonomi dan Kebudayaan Manila (MECO) pada Rabu (12/1) mengatakan bahwa pekerja migran Filipina akan segera diizinkan memasuki Taiwan setelah diskusi tingkat tinggi dengan Kementerian Tenaga Kerja (MOL) Taipei.

Namun, ketika dimintai komentar, kementerian menekankan proses penghentian pembatasan sedang berlangsung dan detail tertentu belum dikonfirmasi.

Komentar tentang masalah ini dirilis oleh MECO dan MOL setelah pertemuan antara Ketua MECO dan Perwakilan Residen Wilfredo B. Fernandez dan Menteri Tenaga Kerja Taiwan Hsu Ming-chun pada Selasa (11/1).

Pada pertemuan itu, Fernandez mengulangi permintaannya agar pekerja "terdampar" di Filipina diizinkan memasuki Taiwan, menurut pernyataan MECO.

Taiwan menutup perbatasannya untuk sebagian besar pelancong kecuali warga negara dan penduduk resmi pada 19 Mei tahun lalu, sebagai bagian dari respon terhadap lonjakan kasus COVID-19 domestik.

Penutupan tersebut memicu perdebatan dan diskusi di antara komunitas pekerja migran Asia Tenggara, karena lebih dari 700.000 pekerja migran dari kawasan ini telah bekerja di Taiwan pada waktu tertentu antara 2018 dan Juni 2021, menurut statistik MOL.

Pada 24 November, Fernandez mengatakan kepada Kantor Berita CNA bahwa ada sekitar 4.000 pekerja Filipina yang menunggu untuk memasuki Taiwan.

Atase tenaga kerja Filipina di Taiwan Cesar Chavez, Jr. sebelumnya mengatakan selama siaran langsung Facebook MECO bahwa kecuali ada lonjakan COVID-19 lainnya, Taiwan kemungkinan akan membuka kembali pintunya bagi pekerja Filipina di luar negeri setelah berakhirnya liburan Tahun Baru Imlek ketika lebih banyak fasilitas karantina tersedia.

Namun, pada hari Rabu, Paul Su, seorang pejabat Badan Pengembangan Tenaga Kerja MOL, mengatakan kepada CNA bahwa Taiwan telah menetapkan persyaratan protokol COVID-19 untuk pemulangan pekerja migran Filipina.

Su mengatakan bahwa persyaratan itu termasuk akreditasi 50 pusat pengujian COVID-19 di Filipina, beberapa putaran tes COVID-19 negatif sebelum bekerja di Taiwan, dan penunjukan fasilitas karantina.

Menanggapi pernyataan MECO mengenai berakhirnya pembatasan masuk, Su menjelaskan prosesnya sedang berlangsung dan bahwa kantor perwakilan Taiwan di Filipina masih perlu melaporkan kembali ke MOL sebelum kementerian melaporkan situasi tersebut ke Pusat Komando Epidemi Pusat (CECC).

Saat ini, CECC belum menerima laporan terkait masalah tersebut karena Pemerintah Filipina dan MOL masih bekerja sama untuk mengonfirmasi detail tertentu, tambah Su.

Dalam pernyataan sebelumnya, MOL mencatat bahwa Taiwan telah mencabut larangan masuk bagi pekerja migran dari Thailand dan Indonesia, masing-masing pada 30 Desember dan 11 November, setelah CECC menyetujui langkah tersebut mengingat kesediaan negara-negara tersebut untuk bekerja sama dan mematuhi aturan COVID-19.

Sementara itu, dalam pertemuan yang sama dengan Hsu, Fernandez juga mengusulkan kenaikan gaji pekerja migran Filipina yang dipekerjakan di bidang kesejahteraan sosial, seperti pengasuh yang tinggal di rumah dan pembantu rumah tangga, agar sesuai dengan yang diterima oleh warga Filipina yang bekerja di panti jompo dan pabrik serta di lokasi konstruksi dan kapal penangkap ikan pesisir.

Tidak seperti pekerja migran lainnya, pengasuh yang tinggal di dalam dan pembantu rumah tangga tidak dilindungi oleh Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan dan persyaratan upah minimum undang-undang tersebut.

Kenaikan upah minimum Taiwan tahun ini berarti kesenjangan antara berbagai jenis pekerja semakin melebar.

Sebagai tanggapan, Su mengatakan MOL akan membahas masalah ini dengan MECO.

Ada total 143.181 pekerja migran Filipina di Taiwan, dengan 116.785 bekerja di industri produktif dan 26.396 di bidang kesejahteraan sosial, menurut statistik MOL hingga pada akhir November 2021.

Laporan: Redaksi