"Keputusan untuk mundur pada 13 Juli diambil untuk memastikan penyerahan kekuasaan secara damai," kata Abeywardena.

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa berencana untuk mundur, kata ketua parlemen negara itu pada Sabtu (9/7), setelah protes yang diwarnai kekerasan di mana para demonstran menyerbu kediaman resmi presiden dan membakar rumah perdana menteri di ibu kota Kolombo.

Pengumuman itu, menyusul eskalasi dramatis dalam beberapa bulan protes anti-pemerintah yang sebagian besar damai atas krisis ekonomi yang mengerikan di negara pulau Samudra Hindia berpenduduk 22 juta orang itu.

Tidak ada kata langsung dari presiden sendiri.

Ketua DPR Mahinda Yapa Abeywardena mengatakan dalam sebuah pernyataan video bahwa Rajapaksa telah memberitahunya dirinya akan mundur dari jabatannya pada hari Rabu pekan depan.

"Keputusan untuk mundur pada 13 Juli diambil untuk memastikan penyerahan kekuasaan secara damai," kata Abeywardena. "Oleh karena itu saya meminta masyarakat untuk menghormati hukum dan menjaga perdamaian," katanya.

Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe juga mengatakan dia bersedia mengundurkan diri untuk memberi jalan bagi pemerintahan semua partai, kata kantornya dalam sebuah pernyataan pada Sabtu malam (9/7).

Belum jelas apakah ini akan memadamkan kemarahan rakyat.

Rincian tentang bagaimana transisi kekuasaan akan berlangsung juga belum diketahui, meskipun pembicara sebelumnya menguraikan usulan dari pertemuan partai politik pada hari Sabtu (9/7) yang akan mencakup parlemen memilih penjabat presiden dalam waktu sepekan.

Serbuan

Sepanjang hari Sabtu (9/7), tentara dan polisi tidak mampu menahan kerumunan pengunjuk rasa yang meneriakkan tuntutan pengunduran diri Rajapaksa dan menyalahkannya atas krisis ekonomi terburuk di negara itu dalam tujuh dekade.

Polisi melepaskan tembakan ke udara tetapi tidak dapat menghentikan kerumunan orang di sekitar kediaman presiden, kata seorang saksi mata.

Baik Rajapaksa maupun Wickremesinghe tidak berada di tempat tinggal mereka ketika kediaman mereka diserang.

Rajapaksa telah meninggalkan rumahnya pada hari Jumat (8/7) sebagai tindakan pencegahan keamanan menjelang demonstrasi akhir pekan yang direncanakan, kata dua sumber kementerian pertahanan. Reuters tidak dapat segera mengkonfirmasi keberadaannya.

Kemudian pada hari Sabtu (9/7), rekaman video di saluran berita lokal menunjukkan api besar dan asap yang berasal dari rumah pribadi Wickremesinghe di lingkungan Kolombo yang makmur. Kantornya mengatakan bahwa pengunjuk rasa telah menyalakan api.

Tidak ada laporan segera mengenai korban luka dalam kebakaran tersebut. Wickremesinghe telah pindah ke lokasi yang aman, kata sumber pemerintah kepada Reuters.

Setidaknya 39 orang, termasuk dua petugas polisi, terluka dan dirawat di rumah sakit selama protes, kata sumber rumah sakit kepada Reuters.

Sri Lanka sedang berjuang di bawah kekurangan devisa yang parah yang membatasi impor bahan bakar, makanan dan obat-obatan yang penting, menjerumuskannya ke dalam krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan pada tahun 1948.

Melonjaknya inflasi, yang mencapai rekor 54,6 persen pada bulan Juni dan diperkirakan akan mencapai 70 persen dalam beberapa bulan mendatang, telah membebani penduduk.

Mundur

Keputusan presiden dan perdana menteri untuk mundur terjadi setelah Wickremesinghe mengadakan pembicaraan dengan beberapa pemimpin partai politik untuk memutuskan langkah apa yang akan diambil menyusul kerusuhan tersebut.

"Wickremesinghe telah mengatakan kepada para pemimpin partai bahwa dia bersedia mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan memberi jalan bagi pemerintahan semua partai untuk mengambil alih," kata kantornya dalam sebuah pernyataan.

Ketua parlemen, Abeywardena, mengatakan dalam sebuah surat kepada Rajapaksa bahwa beberapa keputusan telah dibuat pada pertemuan para pemimpin partai, termasuk presiden dan perdana menteri mengundurkan diri sesegera mungkin dan parlemen dipanggil dalam waktu tujuh hari untuk memilih penjabat presiden.

"Di bawah penjabat presiden, parlemen saat ini dapat menunjuk perdana menteri baru dan pemerintahan sementara," kata surat yang dikeluarkan oleh kantor Ketua DPR.

"Setelah itu dalam waktu yang ditentukan, pemilihan dapat diadakan bagi rakyat untuk memilih parlemen baru," tambahnya.

Analis politik Kusal Perera mengatakan situasinya "tidak pasti."

"Jika transisi yang jelas tidak dilakukan, pengunduran diri presiden dan perdana menteri akan menciptakan kekosongan kekuasaan yang bisa berbahaya," kata Perera. "Pembicara dapat menunjuk pemerintah semua partai yang baru tetapi apakah mereka akan diterima oleh para pengunjuk rasa masih harus dilihat."

Departemen Luar Negeri AS mengikuti perkembangan dengan cermat dan mengutuk kekerasan apa pun terhadap pengunjuk rasa dan jurnalis yang damai, kata juru bicara Departemen Luar Negeri, menambahkan bahwa Washington menyerukan penyelidikan penuh, penangkapan, dan penuntutan siapa pun yang terlibat dalam insiden kekerasan terkait protes.

"Kami mendesak pemerintah ini atau pemerintah baru yang dipilih secara konstitusional untuk bekerja cepat guna mengidentifikasi dan menerapkan solusi yang akan mencapai stabilitas ekonomi jangka panjang dan mengatasi ketidakpuasan rakyat Sri Lanka atas kondisi ekonomi yang memburuk, termasuk listrik, makanan, dan kekurangan bahan bakar," kata juru bicara itu.

Krisis ekonomi

Ketidakstabilan politik dapat merusak pembicaraan Sri Lanka dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mendapatkan bailout senilai 3 miliar dolar AS, restrukturisasi beberapa utang luar negeri dan penggalangan dana dari sumber multilateral dan bilateral untuk meringankan kekeringan dolar.

Krisis ekonomi berkembang setelah pandemik COVID-19 menghantam ekonomi yang bergantung pada pariwisata dan memangkas pengiriman uang dari pekerja luar negeri.

Hal ini telah diperparah oleh penumpukan utang pemerintah yang besar, kenaikan harga minyak dan larangan impor pupuk kimia tahun lalu yang menghancurkan pertanian. Larangan pupuk dicabut pada bulan November tahun lalu.

Namun, banyak yang menyalahkan kemerosotan negara itu karena salah urus ekonomi oleh Rajapaksa.

Ketidakpuasan telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir karena negara yang kekurangan uang itu berhenti menerima pengiriman bahan bakar, memaksa penutupan sekolah dan penjatahan bensin dan minyak solar untuk layanan penting.

Sumber: Reuters

Laporan: Redaksi