Jakarta (Indonesia Window) – Di bawah Presidensi Indonesia selama Agustus 2020, Dewan Keamanan (DK) PBB telah mengesahkan empat resolusi, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa.
Empat resolusi tersebut adalah perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (UNIFIL); perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (UNSOM); perpanjangan rezim sanksi di Mali; dan resolusi tentang personel penjaga perdamaian perempuan yang diprakarsai Indonesia.
Resolusi DK PBB mengenai personel penjaga perdamaian perempuan merupakan resolusi pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di DK PBB dan disponsori 97 negara anggota PBB, termasuk seluruh negara anggota DK PBB.
DK PBB terdiri atas lima anggota tetap, yakni China, Perancis, Federasi Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, serta sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa jabatan dua tahun oleh Majelis Umum.
Anggota tidak tetap DK PBB saat ini adalah Belgia, Republik Dominika, Estonia, Jerman, Indonesia, Niger, Saint Vincent dan Grenadines, Afrika Selatan, Tunisia, dan Vietnam.
Selain itu, satu resolusi usulan Indonesia mengenai penanggulangan terorisme juga telah mendapat dukungan 14 negara anggota DK PBB, namun tidak dapat disahkan karena veto oleh satu negara.
Seluruh negara anggota DK PBB menyesalkan penggunaan veto terhadap resolusi tersebut.
Selama menjabat Presidensi DK PBB pada Agustus 2020 Indonesia juga memprakarsai dan memimpin berbagai pertemuan penting lainnya.
Indonesia memimpin
breakfast meeting dan
sofa talks dengan para Duta Besar DK PBB di Kantor Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, Amerika Serikat; pertemuan dengan Sekjen PBB;
briefing kepada anggota PBB di awal dan akhir presidensi; serta
briefing kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan media yang khusus meliput mengenai PBB.
Selama memegang presidensi, Indonesia terus berupaya memainkan peran sebagai jembatan (bridge builder), serta memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia ditengah pandemik COVID-19 dan menjaga prinsip-prinsip hukum internasional.
Presidensi Dewan Keamanan dipegang oleh setiap anggota secara bergiliran selama satu bulan, mengikuti urutan nama negara anggota.
Presidensi DK PBB dilanjutkan oleh Niger selama bulan September 2020.
Laporan: Redaksi
.jpg)
