Jakarta (Indonesia Window) – Sebanyak 1,7 miliar penduduk dunia belum mempunyai akses ke sektor keuangan, mendorong Indonesia menjadikan ini salah satu agenda prioritas Presidensi G20 dengan mempromosikan inklusi ekonomi dan keuangan.

Di negara berkembang, sebanyak 67 persen penduduknya belum punya akses ke sektor keuangan, bahkan di negara maju angka ini mencapai 94 persen, didominasi oleh kelompok wanita dan kelompok muda, kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (23/12).

Mempromosikan inklusi ekonomi dan keuangan, khususnya bagi kelompok penduduk yang selama ini belum terlayani secara baik, bertujuan mendorong produktivitas, kapasitas, dan akses keuangan.

Menurut Perry, ada tiga hal yang harus dilakukan untuk mencapai inklusi ekonomi dan keuangan, yakni digitalisasi pelayanan jasa keuangan; diversifikasi produk layanan jasa keuangan melalui digitalisasi yang tidak terbatas pada kredit, tetapi menyentuh berbagai layanan jasa produk keuangan; serta meningkatkan kapasitas UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), wanita, dan kaum milenial.

"Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, melakukan upaya seperti Gernas (gerakan nasional) Bangga Buatan Indonesia yang bisa mendorong UMKM. Contoh ini akan kami angkat menjadi suatu output bagaimana kami mendorong digitalisasi, mengimplementasikan kebijakan nasional, meningkatkan pelayanan produk keuangan, dan menerapkan model bisnis guna mendorong inklusi ekonomi dan keuangan," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan Indonesia sebagai negara berkembang, negara terbesar ASEAN, serta negara dengan ekonomi yang dianggap relatif stabil dengan sistem politik budaya yang stabil, dalam Presidensi G20 akan mendukung pembentukan berbagai kebijakan yang berpengaruh secara global.

"Bank Sentral dengan para Menteri Keuangan akan bertemu dan bicara bagaimana agar setiap negara merancang kebijakan ekonominya untuk pulih. Dengan demikian jika ekonomi global pulih akan memberikan efek rambatan ke berbagai negara," kata Sri Mulyani.

Dia menambahkan, ekspor berdampak pada pemulihan global yang juga, sehingga jika ekonomi global tumbuh tinggi, maka ekspor Indonesia juga akan meningkat.

Implikasi dari hal itu adalah pertumbuhan pendapatan negara semakin signifikan, seperti saat ini dengan penerimaan pajak tumbuh lebih dari 18 persen, penerimaan bea cukai tumbuh lebih dari 24 persen, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh lebih dari 23 persen.

Laporan: Redaksi