Demokrasi di Myanmar telah hancur dalam konflik berdarah yang pecah sejak militer menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu, dengan ribuan orang tewas.
Jakarta (Indonesia Window) – Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Sabtu mendesak junta militer untuk "segera" memulai kembali demokrasi di Myanmar, dengan mengatakan itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan "mimpi buruk tanpa akhir" yang melanda negara Asia Tenggara itu.
Myanmar telah mengalami konflik berdarah sejak militer menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu, dengan ribuan orang tewas.
Krisis yang meningkat mendominasi pertemuan puncak blok regional Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang sejauh ini telah menjalankan upaya diplomatik yang sia-sia untuk mengakhiri pertumpahan darah.
"Situasi di Myanmar adalah mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi rakyat dan ancaman bagi perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan," kata Guterres kepada wartawan.
“Saya mendesak pihak berwenang Myanmar untuk mendengarkan rakyat mereka, membebaskan tahanan politik dan mengembalikan transisi demokrasi ke jalurnya segera. Itulah satu-satunya jalan menuju stabilitas dan perdamaian.”
Setelah bertemu dengan para pemimpin ASEAN, Guterres mengatakan sangat penting bahwa rencana perdamaian yang disepakati dengan junta – tetapi sejauh ini tidak dilaksanakan – mulai berlaku.
“Serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil sangat mengerikan dan memilukan,” katanya.
Sebuah ‘konsensus lima poin’ yang bertujuan untuk mengakhiri kekacauan di Myanmar, yang disepakati dengan junta pada April tahun lalu, sejauh ini telah diabaikan oleh para jenderal.
Para pemimpin ASEAN yang semakin frustrasi pada hari Jumat (11/11) menugaskan menteri luar negeri mereka untuk membuat rencana konkret guna mengimplementasikan konsensus tersebut.
Sejumlah orang menyeberang jalan di depan Balai Kota di Yangon, Myanmar, pada 1 Agustus 2022. Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Myanmar pada Ahad (31/7/2022) memutuskan untuk memperpanjang status darurat selama enam bulan ke depan. Keputusan ini diambil demi persiapan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum multipartai, kata dewan tersebut. (Xinhua/Myo Kyaw Soe)
Mereka juga memberikan restu kepada utusan khusus ASEAN yang bertemu dengan kelompok-kelompok oposisi di Myanmar – sebuah langkah yang mendapat tanggapan marah dari junta, yang menganggap kelompok pembangkang sebagai ‘teroris’.
Sumber: AFP; Al Arabiya EnglishLaporan: Redaksi
.jpg)
