Solidaritas internasional perlu ditingkatkan guna mengatasi berkurangnya kepercayaan dan kesenjangan global, tegas Menlu RI Retno Marsudi di depan Sidang Majelis Umum PBB, pada 23 September di New York.

Jakarta (Indonesia Window) – Dunia saat ini berada di persimpangan jalan dan satu-satunya cara untuk mengatasi berkurangnya kepercayaan dan kesenjangan global adalah dengan meningkatkan solidaritas internasional, tegas Menlu Retno Marsudi di depan Sidang Majelis Umum PBB, pada 23 September di New York.

Seruan tersebut diambil dari pesan inti dari Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di tahun 1955, ungkap Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan tertulisnya pada Ahad.

Melalui 10 Prinsip Bandung, Indonesia menyerukan kepada seluruh negara untuk menghormati Hak Asasi Manusia, Piagam PBB, kedaulatan dan integritas wilayah, kesetaraan, menyelesaikan konflik secara damai, serta mendorong peningkatan kerja sama dan kepentingan bersama.

Semangat Bandung inilah yang mendorong Indonesia menjadi negara yang bisa ‘mendengar’ dan selalu menjadi bagian dari solusi.

“Bagi Indonesia, kepemimpinan global tidak hanya melulu tentang kekuasaan atau pengaruh untuk mendikte orang lain. Kepemimpinan global adalah tentang mendengarkan yang lain, menjadi bridge builder, menghormati hukum internasional secara konsisten, serta menghormati semua negara secara setara,” tambahnya.

Retno juga menyampaikan bahwa seperti yang terjadi pada 1955, situasi global saat ini tidak menentu: kepercayaan dan solidaritas yang terus tergerus, rivalitas antar negara terus menajam.

Menurut menlu, hal tersebut bahkan telah menghalangi upaya dipenuhinya target SDGs (sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di negara-negara berkembang.

Menanggapi situasi ini, ia selanjutnya bertanya, “apakah kita benar-benar memiliki komitmen untuk membangun kepercayaan dan berupaya mencapai SDGs? Apakah kehadiran kita di SMU (sidang majelis umum) PBB ini benar-benar menunjukkan kesiapan kita untuk bersatu dan menunaikan tanggung jawab bersama? Apakah kita benar-benar mau melakukan apa yang kita sampaikan (walk the talk)?”.

Untuk itu, menlu menawarkan tiga strategi untuk membangun kembali kepercayaan dunia dan menghidupkan kembali solidaritas internasional, yaitu: Pertama, mendesak kepemimpinan kolektif global.

“Nasib dunia tidak boleh ditentukan oleh segelintir pihak/negara,” tukas Retno yang menekankan bahwa dunia yang damai, stabil, dan sejahtera adalah hak dan tanggung jawab kolektif seluruh negara, baik negara besar atau kecil, di utara atau selatan, negara maju atau negara berkembang.

Menlu mendesak seluruh pihak untuk dapat menjunjung tinggi hukum internasional, khususnya prinsip utama kedaulatan dan integritas wilayah dan memastikan semua perbedaan diselesaikan di atas meja perundingan, bukan di medan perang.

Secara khusus, tanggung jawab kolektif ini sangat diperlukan untuk menyelamatkan rakyat Palestina dan Afganistan.

“Sudah terlalu lama kita membiarkan saudara dan saudari kita di Palestina dan Afghanistan menderita. Indonesia tidak akan mundur sedikit pun untuk perjuangan mereka,” pungkas Retno.

Kedua, mendorong pembangunan untuk semua. Menlu menyampaikan bahwa setiap negara memiliki hak yang sama untuk membangun dan tumbuh. Namun sayangnya arsitektur global saat ini hanya menguntungkan beberapa negara saja.

Kebijakan perdagangan yang diskriminatif masih terus terjadi, rantai pasok global masih dimonopoli, negara berkembang masih dililit hutang asing. Semua ini menjadi faktor pendorong tergerusnya kepercayaan dan solidaritas.

“Inilah saatnya bagi kita untuk lakukan perubahan. Hilirisasi industri tidak boleh jadi seruan eksklusif dari negara berkembang saja, tapi harus didukung oleh negara maju,” ujarnya.

Terkait isu perubahan iklim, menlu juga menyerukan negara-negara maju untuk memenuhi tanggung jawab mereka termasuk untuk pembiayaan perubahan iklim, investasi hijau dan transfer of technology.

Sementara untuk isu teknologi, ia berharap teknologi digital terkini seperti AI (artificial intelligence) dapat diakses juga oleh negara-negara berkembang, karena penting bagi pertumbuhan berkelanjutan mereka.

Ketiga, memperkuat kerja sama regional. “Institusi regional harus menjadi kontributor utama dan 'building blocks’ bagi perdamaian dan kemakmuran dunia,” jelas Retno.

ASEAN (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) adalah contoh kerja sama kawasan yang efektif dan berkontribusi bagi perdamaian dan kemakmuran global.

Sebagai ketua ASEAN, Indonesia telah berhasil menavigasi ASEAN melewati dinamika geopolitik yang tidak mudah di kawasan.

“Kita tidak akan biarkan kawasan kita jadi ladang rivalitas. Bahkan, kita telah menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan, di mana semua negara diuntungkan,” tambah Retno.

Lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa selama keketuaan Indonesia di ASEAN, perhimpunan tersebut tetap bersatu, sentralitasnya semakin kuat.

ASEAN juga telah memulai pembahasan visi jangka panjang ASEAN 2045, menjalin kemitraan dengan Pacific Islands Forum dan Indian Ocean Rim Association dalam rangka menciptakan kawasan Indo Pasifik yang damai, serta mengimplementasikan ASEAN Outlook on Indo-Pacific ke dalam kerja sama konkret dan inklusif.

Terkait isu Myanmar, menlu menegaskan bahwa ASEAN akan terus mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan Five-Point Consensus (5PC). “ASEAN akan melakukan segala upaya untuk memastikan rakyat Myanmar tidak sendirian,” tegas Retno.

Di akhir pidatonya, Menlu Retno kembali menandaskan perlunya reformasi sistem multilateral yang ada saat ini dan mengajak negara-negara untuk menerjemahkan komitmen mereka ke dalam aksi nyata.

Laporan: Redaksi