Jakarta (Indonesia Window) – Kepala Badan Perlindungan Lingkungan Taiwan (EPA) mengatakan pada Rabu bahwa pihaknya akan merancang mekanisme penetapan harga karbon untuk membebankan emisi besar atas polusi karbon, sesuai dengan RUU Karbon Uni Eropa yang baru, jika amandemen undang-undang gas rumah kaca disetujui pada sesi legislatif berikutnya.

Selama sidang Komite Ekonomi Legislatif Yuan Rabu, Menteri EPA Chang Tzi-chin mengatakan, revisi Undang-Undang Pengurangan dan Pengelolaan Gas Rumah Kaca, yang akan diumumkan akhir bulan ini dan berganti nama menjadi Undang-Undang Perubahan Iklim, akan mencakup mekanisme penetapan harga karbon, bersama dengan target net-zero-emission pada tahun 2050, menurut Kantor Berita CNA.

Jika amandemen disetujui oleh legislatif Yuan di sesi berikutnya, EPA akan menyusun peraturan terperinci yang akan mulai berlaku pada tahun 2023.

Mengingat rancangan Mekanisme Penyesuaian Pembatasan Karbon (CBAM) Uni Eropa, yang berupaya mengurangi emisi karbon hingga 55 persen pada tahun 2030, mekanisme penetapan harga karbon di Taiwan tidak dapat ditunda tanpa batas waktu, karena Taiwan akan kehilangan daya tawarnya dalam negosiasi perdagangan di masa depan dengan UE, jelas Chang

Rencana tersebut dimulai dengan membebankan unit bisnis yang menghasilkan emisi karbon tahunan lebih dari 25.000 metrik ton, atau 80 persen dari total emisi karbon di Taiwan.

Usaha Kecil dan Menengah tidak akan dimasukkan dalam tahap awal, namun sistem peringkat akan diterapkan di masa depan guna membantu mereka mengurangi emisi karbon dan mengurangi dampak negatifnya.

Kisaran harga belum diputuskan, kata Chang, tetapi EPA akan mengikuti perkembangan tren pengurangan karbon internasional dan secara teratur berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam menemukan solusi yang paling sesuai dengan situasi di Taiwan.

CBAM UE, yang diumumkan pada Juli 2021 dan memulai proyek uji coba pada 2023, pada awalnya hanya akan diterapkan pada produk dengan risiko kebocoran karbon tinggi, termasuk baja impor, aluminium, semen, pupuk, dan listrik.

Importir wajib mendaftarkan jumlah emisi produk impor tanpa membayar biaya apapun.

Setelah peluncuran resminya pada tahun 2026, importir akan diminta untuk membeli sertifikat CBAM dari UE sebagai biaya untuk emisi karbon produk impor. Namun, biaya akan dibebaskan jika importir dapat membuktikan kepada UE bahwa biaya karbon produk mereka telah dibayarkan di negara asal, menurut situs jejaring EPA.

Menteri Dewan Pembangunan Nasional Kung Ming-Hsin mengatakan selama dengar pendapat bahwa dampak CBAM pada industri Taiwan akan tidak signifikan pada tahap awal, tetapi berbagai industri yang diatur oleh CBAM akan diperluas dan akan memiliki dampak yang lebih besar pada rantai pasokan di Asia.

Laporan: Redaksi