Terusan Suez dan ekonomi Mesir dirugikan oleh Amerika Serikat seiring kebijakannya yang tidak adil dalam masalah Palestina memicu ketidakstabilan di kawasan tersebut dan gagal untuk menghentikan Houthi di Yaman.

Kairo, Mesir (Xinhua/Indonesia Window) – Seruan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini, yang meminta agar kapal-kapal AS dapat melewati Terusan Suez tanpa biaya, memicu kecaman luas di Mesir. Para pakar hukum, pemimpin politik, dan masyarakat menyebut pernyataan sang presiden tidak memiliki landasan hukum dan merupakan ancaman serius terhadap tatanan internasional.

Pada Sabtu (26/4), Trump mengunggah pernyataan di Truth Social, sebuah platform media sosial yang mayoritas sahamnya dia miliki, bahwa kapal-kapal militer dan komersial AS harus diizinkan untuk melakukan perjalanan melewati Terusan Panama dan Terusan Suez secara gratis.

Dia mengklaim bahwa kedua terusan tersebut "tidak akan ada" tanpa AS dan mengatakan bahwa dia telah meminta Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio untuk segera "menangani dan meresmikan situasi ini."

"Usulan Trump tentang jalur air internasional merupakan ancaman serius bagi perdamaian, keamanan, dan ketertiban umum internasional," kata Ayman Salama, profesor hukum internasional di Universitas Kairo, kepada Xinhua pada Senin (28/4).

Salama menyoroti Konvensi Konstantinopel 1888, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur urusan internasional dengan Terusan Suez, yang menjamin hak semua negara untuk memanfaatkan jalur air global ini.

Dia mengatakan bahwa klaim Trump yang "tidak memiliki landasan hukum", yang mengabaikan kedaulatan negara-negara pesisir atas selat dan perairan teritorial mereka, dapat mengarah pada campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara, yang jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip umum noninterferensi dalam hukum internasional kontemporer.

Seraya memperingatkan gangguan terhadap perdagangan internasional dan bahaya terhadap ekonomi global yang dapat dipicu oleh campur tangan AS, pakar hukum Mesir tersebut mendesak komunitas internasional untuk berdiri teguh dalam membela hukum dan konvensi internasional serta mengambil langkah serius guna melindungi dasar hukum pelayaran.

Sementara itu, Samaa Soliman, wakil ketua Komite Urusan Luar Negeri, Arab, dan Afrika Senat Mesir, pada Senin menegaskan bahwa "hanya Mesir yang bertanggung jawab untuk mengamankan dan melindungi Terusan Suez", dan pendapatan yang dihasilkan dari biaya transit terusan itu adalah sumber daya berdaulat yang sah untuk mendukung ekonomi nasional dan melayani kepentingan warga negara Mesir, dan tidak boleh dirusak dengan dalih atau alasan apa pun.

Senator Mesir itu menyebut seruan Trump sebagai "campur tangan yang tidak dapat dibenarkan dalam urusan sebuah negara berdaulat, dan tidak konsisten dengan prinsip saling menghormati antarnegara."

Soliman mengatakan bahwa Terusan Suez dan ekonomi Mesir dirugikan oleh AS seiring kebijakannya yang tidak adil dalam masalah Palestina memicu ketidakstabilan di kawasan tersebut dan gagal untuk menghentikan Houthi di Yaman.

Pendapatan Mesir dari Terusan Suez turun lebih dari 60 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada 2024 di tengah ketegangan Laut Merah, yang mengakibatkan kerugian sebesar hampir 7 miliar dolar AS, menurut Otoritas Terusan Suez (Suez Canal Authority/SCA).

*1 dolar AS = 16.862 rupiah

Sayed Abdel Aal, presiden Partai Tagammu Mesir yang beraliran sosialis, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Ahad (27/4) bahwa "pernyataan (Trump) tidak hanya mewakili retorika yang provokatif, tetapi juga menunjukkan mentalitas kolonial yang penuh kebencian."

Pemimpin partai itu menjelaskan bahwa biaya kanal bersifat adil dan ditentukan sesuai dengan standar internasional, tanpa diskriminasi, seraya menambahkan bahwa AS tidak dapat menetapkan penerapan keistimewaan.

"Seruan Trump hanya dapat dilihat sebagai kolonialisme ekonomi dengan tampilan yang berbeda," imbuhnya.

Pada Ahad, Aliansi Partai-Partai Mesir, yang terdiri dari sekitar 42 partai politik, mengutuk pernyataan Trump, menyebut presiden AS itu "mengabaikan fakta-fakta sejarah."

Kontroversi ini memicu reaksi keras di media sosial Mesir, terutama terkait pernyataan Trump soal kelayakan AS untuk mendapatkan pengakuan atas perannya dalam eksistensi terusan tersebut.

"Leluhur kami membangun Terusan Suez dengan darah mereka ketika Amerika dilanda perang saudara. Kami akan melanjutkan jejak leluhur kami, dan Trump tidak akan bisa memaksakan syarat-syaratnya terhadap kami," demikian bunyi salah satu unggahan yang dibagikan secara luas.

Terusan yang dibuka pada 1869 ini telah lama menjadi urat nadi perdagangan global, yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah. Terlepas dari sejarah kolonialnya yang kompleks di bawah kendali Prancis dan Inggris, terusan ini tetap menjadi simbol kebanggaan nasional yang kuat bagi warga Mesir, terutama sejak dinasionalisasi pada 1956 oleh Presiden Gamal Abdel Nasser, yang menjadi momen penting dalam sejarah modern Mesir.

Laporan: Redaksi