Jakarta (Indonesia Window) – Facebook mengatakan akan mulai menekan penjualan ilegal kawasan lindung hutan hujan Amazon di situsnya.

Raksasa media sosial itu mengubah kebijakannya menyusul penyelidikan BBC terhadap hal tersebut.

Langkah-langkah baru akan diambil hanya untuk kawasan konservasi dan tidak untuk hutan milik publik, serta hanya akan terbatas di Amazon, bukan di hutan hujan dan habitat satwa liar lainnya di seluruh dunia.

Menurut sebuah studi baru-baru ini dari lembaga think tank Ipam (Instituto de Pesquisa Ambental da Amazonia), sepertiga dari semua deforestasi terjadi di hutan milik publik di Amazon.

Sekitar 60 persen dari hutan hujan Amazon berada di Brasil di mana laju deforestasi berada pada tingkat tertinggi dalam 12 tahun.

Facebook mengatakan tidak akan mengungkapkan bagaimana rencananya untuk menemukan iklan ilegal tetapi mengatakan akan "berusaha mengidentifikasi dan memblokir daftar baru" di kawasan lindung hutan hujan Amazon.

Deforestasi ilegal

Pada bulan Februari, film dokumenter BBC Our World Selling the Amazon (Dunia kita menjual Amazon) mengungkapkan bahwa plot hutan hujan seluas 1.000 lapangan sepak bola terdaftar di layanan iklan baris Facebook.

Banyak dari plot berada di dalam kawasan lindung, termasuk hutan nasional dan tanah yang dicadangkan untuk masyarakat adat.

Untuk membuktikan bahwa iklan itu nyata, BBC mengatur pertemuan antara empat penjual dan seorang agen rahasia yang menyamar sebagai pengacara yang mengaku mewakili seorang investor kaya.

Seorang perampas tanah, Alvim Souza Alves, mencoba menjual sebidang tanah di dalam cagar alam asli Uru Eu Wau Wau dengan harga sekitar 16.400 pound sterling (sekira 317,5 juta rupiah) dalam mata uang lokal.

Menanggapi penyelidikan BBC, Mahkamah Agung Federal Brasil memerintahkan penyelidikan atas penjualan kawasan lindung Amazon melalui Facebook.

Meskipun ada seruan dari para pemimpin adat untuk berbuat lebih banyak, pada saat itu Facebook mengatakan "siap bekerja dengan otoritas lokal", tetapi tidak akan mengambil tindakan independen untuk menghentikan perdagangan.

Facebook mengatakan telah berkonsultasi dengan Program Lingkungan PBB (UNEP) dan organisasi lain untuk mengambil langkah pertama dalam mencoba mengatasi masalah tersebut.

"Kami sekarang akan meninjau daftar di Facebook Marketplace terhadap database otoritatif organisasi internasional tentang kawasan lindung untuk mengidentifikasi daftar yang mungkin melanggar kebijakan baru ini," kata perusahaan teknologi California itu.

Laporan: Redaksi