Diskusi kelompok terpumpun (DKT) di Sumatra Utara (Sumut) merumuskan tekad meningkatkan sebaran pendidikan berkualitas di provinsi tersebut.

Jakarta (Indonesia Window) – Para pembicara dalam diskusi kelompok terpumpun (DKT) pada Rabu (16/11) bertekad untuk bersama-sama memperkuat jaringan kerja sama antar sekolah, guru, dan instansi pemerintah demi meningkatkan sebaran pendidikan berkualitas di provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Diskusi tersebut terselenggara dalam DKT yang bertajuk “Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Provinsi Sumatera Utara” oleh Synergy Policies dan didukung oleh Tanoto Foundation.

Tekad ini dirumuskan melalui tiga rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada Diskusi Publik Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas di Provinsi Sumatera Utara.

Rekomendasi tersebut adalah mendorong terbentuknya regulasi dan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk menunjang implementasi Kurikulum Merdeka, meningkatkan penggunaan rapor pendidikan sebagai acuan perencanaan penggunaan dana pendidikan, dan memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana alokasi untuk pendidikan.

Dinna Prapto Raharja, Direktur Eksekutif Synergy Policies, menyimpulkan, para pelaku pendidikan ini sebenarnya tidak ingin bergerak sendiri-sendiri dan melalui DKT ini mereka saling tukar pikiran mengidentifikasi cara-cara memperkuat kolaborasi untuk mengatasi ragam keterbatasan yang mereka alami selaku pejabat, pengawas, kepala sekolah dan guru, serta mencari terobosan-terobosan agar proses pembelajaran berjalan lancar dan sukses.

Salah satu terobosan sederhana yang dilakukan siswa dan guru di Kabupaten Karo misalnya dengan menitipkan gawai mereka ke supir angkot untuk bisa mendapatkan sinyal internet, agar pesan-pesan yang masuk ke grup pengajaran bisa diterima.

“Hal ini mereka lakukan karena keterbatasan jaringan internet di lokasi sekolah mereka,” terang Laksana Ketaren, S.Pd., M.Pd., Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

“Bahkan ada guru yang lulus menjadi guru P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dengan menggunakan cara tersebut,” tutur Laksana.

Rupanya supir yang sering pergi ke kota di mana jaringan internetnya lebih baik dimintai bantuan untuk mengunduh bahan-bahan pelajaran untuk kemudian dibagikan oleh guru kepada para siswa.

Selain terobosan untuk mengatasi kendala pembelajaran, peningkatan sebaran pendidikan berkualitas juga membutuhkan komitmen pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam hal penggunaan dana pendidikan.

“Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) harus dipergunakan dengan lebih bertanggungjawab dan tepat sasaran,” ujar Anderiasta Tarigan, A.P., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

“Semua pemangku kepentingan termasuk perwakilan guru dan kepala sekolah, Bappeda, para pengawas, dinas pendidikan dan DPRD agar satu visi, sama-sama tahu realisasi anggaran pendidikan seperti apa,” imbuh Anderiasta.

Menurutnya, diperlukan upaya untuk memastikan ketersediaan anggaran guna mendukung program pendidikan seperti pembentukan dana abadi dengan melibatkan alumni sekolah, masyarakat dan mitra pembangunan.

Pelibatan mitra pembangunan dan pihak swasta menurut Ropin Sigalingging, M.Pd., Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, adalah salah satu inovasi untuk mengatasi kendala dunia pendidikan di Sumatra Utara.

“Kami berharap ada peningkatan kerja sama CSR (corporate social responsibility/tanggung jawab sosial perusahaan) dari perusahaan-perusahaan di kawasan industri untuk pendidikan berkualitas di sekolah,” katanya.

Seluruh kesepakatan dari sesi DKT di Provinsi Sumatera Utara ini akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam rangka Hari Guru 2022.

Synergy Policies (oleh PT Cipta Inspirasi Nusantara) adalah perusahaan konsultan yang berlokasi di Jakarta dengan visi mengembangkan sinergi lintas bidang ilmu dan kepentingan demi kebijakan publik yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluas-luasnya masyarakat.

Dibangun oleh kaum profesional berpengalaman di bidang ilmu sosial, politik, dan ekonomi, Synergy Policies melakukan kajian dan evaluasi kebijakan, pelatihan interaktif bagi pengambil kebijakan, dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan.

Berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 2014, mitra-mitra Synergy Policies berskala internasional maupun nasional.

Tanoto Foundation adalah sebuah organisasi filantropi independen yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto atas dasar keyakinan bahwa setiap individu harus mempunyai kesempatan untuk mewujudkan potensinya secara penuh.

Tanoto Foundation memulai kegiatannya pada 1981, saat pendiri mendirikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Besitang, Sumatera Utara. Pada 2018, Tanoto Foundation meluncurkan Program PINTAR untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia dengan memperbaiki kualitas pembelajaran dan kepemimpinan sekolah.

Laporan: Redaksi