Jakarta (Indonesia Window) – Indonesia mendesak organisasi Gerakan Non Blok (GNB) untuk mencari solusi permanen atas konflik yang terjadi di Palestina.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada pertemuan luar biasa Komite Gerakan Non Blok mengenai Palestina yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (22/6) atas inisiasi Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Israel telah menjadi suatu hal yang rutin, dan akan terus berlangsung jika dunia tidak dapat menemukan solusi dari akar masalah, yaitu penghentian pendudukan Israel atas Palestina.
Menlu RI menekankan tiga hal penting yang perlu diambil oleh GNB.
Pertama, GNB harus mendukung dilaksanakannya kembali negosiasi multilateral yang kredibel.
“Proses politik yang kredibel adalah satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya kembali tindakan kekerasan oleh Israel. Telah lama sekali tidak ada negosiasi damai yang substantif antara Israel dan Palestina,” kata Menlu Retno.
Dukungan GNB atas pelaksanaan kembali negosiasi damai sangat penting, dan dapat dilakukan melalui platform multilateral berdasarkan solusi dua negara (two state solution) dan sejalan dengan parameter yang telah disepakati secara internasional.
Kedua, GNB harus mendukung status Palestina sebagai negara.
Jumlah besar negara anggota GNB merupakan sebuah kekuatan dan suara GNB diperhitungkan oleh dunia. Karenanya, GNB harus satu suara dalam mendukung status Palestina sebagai negara dan perjuangan warga Palestina mencapai kemerdekaan.
“Kita juga harus mendorong negara-negara GNB dan komunitas internasional lainnya yang belum mengakui Palestina sebagai negara untuk segera mengakui,” kata Menlu RI.
Ketiga, GNB harus mencegah terulangnya kebrutalan Israel terhadap Palestina.
Menlu RI menyampaikan bahwa dalam Pertemuan Majelis Umum PBB pada Mei lalu, Indonesia mengusulkan pembentukan kehadiran internasional (international presence) di Al-Quds guna memonitor dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah pendudukan, serta menjaga status Al-Haram Al-Sharif sebagai entitas terpisah yang menjadi situs suci tiga agama.
Indonesia mengharapkan GNB juga melakukan usulan yang sama.
“Negara anggota GNB yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB harus menjadi yang terdepan dalam mendorong inisiatif ini,” katanya.
Menlu Retno menegaskan bahwa tujuan pendirian GNB adalah untuk mengakhiri imperliaisme dan kolonialisme. Karenanya, GNB masih berhutang kepada rakyat Palestina sebuah negara yang merdeka dan setara dengan negara-negara lain.
“Perjuangan kita masih jauh dari selesai. Namun dengan bekerja sama, saya yakin suatu hari Palestina akan merdeka,” ujarnya.
Pertemuan Luar Biasa Tingkat Menteri Komite Palestina GNB menghasilkan Deklarasi Politik (Political Declaration) yang antara lain berisi kecaman terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel, penegasan bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional, serta dorongan kepada dunia internasional untuk mengakui status Palestina sebagai negara.
Laporan: Redaksi
.jpg)
