Kerja sama ASEAN diharapkan menjadikan manusia sebagai pusat (center), sementara masyarakat sipil harus menjadi inti (core) dan penggerak (movers).

 

Bogor, Jawa Barat (Indonesia Window) – Manusia harus menjadi pusat (center) dalam membangun kerja sama ASEAN, sementara masyarakat sipil harus menjadi inti (core) dan penggerak (movers) dari kegiatan tersebut, demikian disampaikan Dinna Prapto Raharja, pengajar dan praktisi hubungan internasional, yang pernah menjabat sebagai wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) 2016-2018.

“Hakikat ASEAN sejak dideklarasikannya Piagam ASEAN serta Visi ASEAN sebagai suatu komunitas bersama adalah untuk mengembangkan kerja sama yang sifatnya berpusat pada manusia atau masyarakat (people) demi kemajuan di bidang pembangunan sosial, agar terjadi keadilan, martabat, dan kualitas hidup yang tinggi untuk masyarakat negara-negara ASEAN,” katanya dalam side event KTT ASEAN 2023 yang diselenggarakan oleh Migrant Care di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu.

Menurut Dinna, sudah selayaknya negara-negara ASEAN mengutamakan kerja-kerja masyarakat sipil khususnya terkait perlindungan pekerja migran. Perubahan geopolitik, demografi penduduk dan perubahan iklim menuntut negara bertumpu pada kerja sama dengan masyarakat sipil guna memperkuat daya tawar dengan negara-negara eksternal, ujarnya.

Selanjutnya dia menerangkan bahwa negara-negara ekonomi maju sedang mengalami masalah akut terkait penuaan populasi dan kekurangan tenaga kerja. “Meskipun negara-negara ini jelas-jelas membutuhkan pekerja migran untuk mengisi kekurangan tenaga kerja, mereka malah bicara soal larangan migrasi dan penguatan aturan imigrasi, bahkan ada yang menolak melindungi hak-hak pekerja migran,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjutnya, negara-negara maju menyedot energi dunia sambil menciptakan teknologi untuk dijual ke negara-negara berkembang. “ASEAN harus menyadari bahwa inilah alasan mendesaknya penguatan kerja sama intra-ASEAN.” Katanya.

“Pertumbuhan ekonomi dunia sampai 2050 akan bertumpu pada manusia dan sumber daya dari ASEAN, sehingga wajar bila hal ini dinegosiasikan dalam termin-termin kerja sama yang lebih baik untuk masyarakat ASEAN,” tegas Dinna.

Mengenai KTT ASEAN, Dinna berharap komponen ASEAN Social agar menguatkan keterlibatan masyarakat sipil (LSM, akademisi, unsur-unsur non-pemerintah lain yang relevan) dalam mengevaluasi capaian ASEAN bagi masyarakat.

Standar perlakuan dan perlindungan terhadap penduduk negara-negara ASEAN, baik selama berada di kawasan ASEAN maupun ketika berada di negara-negara eksternal juga harus ditetapkan. “Penanganan terhadap penduduk negara ASEAN, termasuk yang menjadi pekerja migran, agar diberikan keistimewaan demi percepatan mencapai komunitas ASEAN yang berkeadilan, bermartabat, dan berkualitas hidup tinggi,” kata Dinna.

Selain itu, dia menyampaikan perlunya indikator-indikator capaian kerja baru, yang bersifat lintas sektoral, lintas pilar ASEAN, dan konkret untuk masyarakat ASEAN dalam ASEAN Vision Post-2025.

“Jangan lagi isu pekerja migran dititipkan di pilar sosial budaya saja sementara sektor lain kurang diperhatikan, dan pertemuan masyarakat sipil dianggap sampingan. Justru harus dibangun kerja-kerja lintas sektoral yang difasilitasi ASEAN dan melibatkan kalangan masyarakat sipil secara luas. Saya yakin Presiden Joko Widodo berkenan menghayati pentingnya pendekatan lintas sektor untuk nasib pekerja migran yang lebih baik,” tandas Dinna.

Laporan: Redaksi