Jakarta (Indonesia Window) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan pengawasan terintegrasi dalam menerapkan program ekonomi biru tahun 2022, termasuk penangkapan ikan terukur.

“Saya ingin membangun kelautan dan perikanan menjadi sektor terdepan penggerak ekonomi bangsa yang selalu mengedepankan keberlanjutan ekosistem,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat memberikan arahan sebagai inspektur upacara pada apel siaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bitung, Sulawesi Utara pada Selasa (23/11).

Dia menjelaskan bahwa pondasi kebijakan ekonomi biru adalah menjadikan ekologi sebagai panglima pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan.

Kementerian, menurutnya, telah menetapkan zona penangkapan ikan berbasis kuota bagi kepentingan komersial dan nelayan tradisional.

Setiap zona penangkapan ikan akan mempunyai kawasan konservasi untuk spawning (bertelur) dan nursery ground (pembibitan). Penangkapan berbasis kuota ini juga akan dilaksanakan di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) 716 dan 717.

“Salah satu lokasi penangkapan terukur ini adalah (WPP) 716 dan 717, … tantangan di zona ini adalah masih maraknya illegal fishing dan kurangnya bahan baku bagi industri perikanan,” jelas Trenggono.

KKP melaksanakan pengawasan melalui sistem terintegrasi berbasis teknologi, yang dilengkapi armada dan operasi pengawasan yang memadai, serta sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

KKP telah membangun teknologi kontra illegal fishing yang terdiri dari VMS (Vessel Monitoring System), satelit radarsat-2, dan cosmo skymed yang dikontrol di Pusat Kendali PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Jakarta dan ground station Bali, AIS (Automatic Identification System), airborne surveillance, dan warning system geofencing.

Sistem berbasis citra satelit dan pengolahan data spasial inilah yang menjadi metode pengawasan penangkapan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Sebelumnya, peta jala Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Oktober 2021.

Dalam peluncuran tersebut, Trenggono menjelaskan bahwa implementasi ekonomi biru ini menjadi sinyalemen penting dalam transformasi tata kelola perikanan. Hal ini akan menjadi warisan bagi generasi mendatang, dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berlandaskan pembangunan ekonomi biru sesuai tuntutan pembangunan global.

Laporan: Raihana Radhwa