Organisasi Kerja Sama Islam juga menyoroti tanggung jawab komunitas internasional untuk menolak selektivitas dalam menerapkan standar hukum dan moral internasional.
Jakarta (Indonesia Window) –
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan timpalannya dari Organisasi Kerja Sama Islam melakukan sejumlah pertemuan di New York (29/11) untuk membahas upaya dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza.
Pertemuan tersebut diadakan seiring dengan peringatan
Hari Solidaritas Internasional Palestina yang diperingati setiap 29 November, ungkap Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis.
“Untuk tahun ini, semua Menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berada di New York hadir dalam peringatan tersebut untuk menunjukkan dukungan kuat kepada Palestina. Dalam peringatan tersebut, Presiden Indonesia juga menyampaikan pesan tertulis yang intinya menegaskan kembali dukungan Indonesia kepada perjuangan bangsa Palestina," ujar Menlu Retno.
Untuk menindaklanjuti mandat yang diberikan oleh pemimpin OKI pada KTT organisasi tersebut di Riyadh (11/11), para menteri luar negeri dari Organisasi Kerja Sama Islam itu bertemu dengan menteri luar negeri Republik Rakyat China sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB di New York.
Pertemuan menyepakati sejumlah hal penting. Diantaranya, urgensi komunitas internasional untuk memastikan pembentukan jalur bantuan yang aman ke Jalur Gaza. Berikutnya, memperbarui tuntutan agar kembali ke jalan perdamaian melalui implementasi resolusi internasional terkait solusi dua negara.
Disepakati pula upaya dalam memberikan hak-hak sah bagi rakyat Palestina untuk mendirikan negara mereka sendiri, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Selain itu, para Menlu menyoroti tanggung jawab komunitas internasional untuk menolak selektivitas dalam menerapkan standar hukum dan moral internasional.
Mereka mengecam segala bentuk pemukiman Israel dan pengusiran paksa terhadap rakyat Palestina, termasuk di Yerusalem Timur.
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB, para Menlu menekankan urgensi pembebasan tahanan dan pengiriman bantuan kemanusiaan.
Mereka juga menggarisbawahi perlindungan terhadap warga sipil, penerapan hukum internasional, dan implementasi resolusi PBB terkait solusi dua negara untuk memberikan hak-hak sah kepada rakyat Palestina.
Mereka juga menegaskan kembali pentingnya komunitas internasional dalam memastikan jalur bantuan kemanusiaan yang aman ke Gaza dan menolak segala bentuk pemukiman Israel serta pengusiran paksa terhadap rakyat Palestina.
Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, Indonesia menyoroti kurangnya efektivitas gencatan senjata kemanusiaan saat ini karena terlalu singkat dan rentan akan kekacauan yang dapat membuat situasi di Gaza tidak berubah secara berkelanjutan.
Indonesia menekankan tiga poin krusial. Pertama, pentingnya memberikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Gaza dengan pemantauan yang cermat.
Kedua, adanya kebutuhan untuk sepenuhnya menghormati hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional. Terakhir, pentingnya mencapai gencatan senjata permanen untuk mengakhiri segala bentuk kekejaman.
Laporan: Redaksi
.jpg)
