Penderitaan warga sipil di Gaza telah mencapai titik terendah baru, dengan lebih dari 800 warga Palestina terbunuh saat sedang mencari bantuan.
London, Inggris (Xinhua/Indonesia Window) –
Dua puluh delapan negara dan Komisioner Uni Eropa (UE) untuk Kesetaraan, Kesiapsiagaan, dan Manajemen Krisis mengeluarkan pernyataan gabungan pada Senin (21/7), yang mengecam Israel atas penderitaan warga sipil di Gaza.
"Penderitaan warga sipil di Gaza telah mencapai titik terendah baru. Kami mengecam penyaluran bantuan yang dipersulit dan pembunuhan yang tidak manusiawi terhadap warga sipil," demikian bunyi pernyataan tersebut. "Sungguh mengerikan bahwa lebih dari 800
warga Palestina telah terbunuh saat sedang mencari bantuan."
"Sikap Pemerintah Israel yang menentang masuknya bantuan kemanusiaan esensial bagi warga sipil tidak dapat diterima. Israel harus mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional," tambah pernyataan itu, mendesak segera diakhirinya perang di Gaza.
Sejumlah anak-anak Palestina meninggalkan lokasi setelah mengambil air di tengah gelombang panas di daerah Sheikh Radwan, Gaza City utara, pada 17 Juli 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Pernyataan tersebut mengimbau pemerintah Israel untuk "segera mencabut pembatasan aliran bantuan dan segera mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) kemanusiaan untuk melakukan misi penyelamatan dengan aman dan efektif."
Ditandatangani oleh para menteri luar negeri Inggris, Prancis, Italia, Kanada, Jepang, dan negara-negara Barat lainnya, pernyataan tersebut juga menentang segala upaya untuk mengubah status teritorial atau demografis wilayah Palestina yang diduduki.
Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri Israel menentang pernyataan tersebut, menyebutnya "tidak sesuai dengan kenyataan" dan menuduh Hamas sebagai "satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas tidak tercapainya kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata."
"Pernyataan tersebut gagal memfokuskan tekanan pada Hamas dan gagal mengakui peran serta tanggung jawab Hamas atas situasi ini," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pengumuman.
Laporan: Redaksi