Penunjukan Mohammad Mustafa dilakukan setelah pemerintah Palestina pimpinan mantan perdana menteri Mohammad Shtayyeh mengundurkan diri karena keadaan yang menantang di tengah perkembangan di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem, serta tekanan yang makin besar terhadap Abbas untuk mereformasi Otoritas Palestina dan memprakarsai pembentukan kerangka kerja politik yang mampu mengatur masa depan negara Palestina setelah konflik Gaza.
Ramallah, Palestina (Xinhua) – Presiden
Palestina Mahmoud Abbas pada Kamis (28/3) menyetujui pemerintah baru yang dipimpin oleh perdana menteri yang ditunjuk, Mohammad Mustafa, lapor kantor berita resmi WAFA.
Pemerintah baru tersebut akan memprioritaskan isu-isu kemanusiaan, yang mencakup rencana komprehensif untuk bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza dan rekonstruksi daerah kantong tersebut, ungkap laporan.
Pemerintah tersebut juga akan memfokuskan perhatian pada upaya untuk menstabilkan situasi keuangan serta mengurangi dampak ekonomi di Gaza dan Tepi Barat, imbuh laporan itu.
Orang-orang mengamati kawah bekas ledakan rudal pascaserangan udara Israel di Kota Rafah, Jalur Gaza selatan, pada 27 Maret 2024. Jumlah warga Palestina yang tewas di Jalur Gaza bertambah menjadi 32.552 orang, kata Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas dalam sebuah pernyataan pers pada Kamis (28/3). Tentara Israel menewaskan 62 orang Palestina dan melukai 91 lainnya selama 24 jam terakhir, imbuh kementerian tersebut. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Menurut jadwal, upacara pelantikan pemerintah baru akan dilaksanakan pada Ahad (31/3), dan Mustafa juga akan menjabat sebagai menteri luar negeri dalam pemerintah yang baru tersebut, kata laporan itu.
Pada 14 Maret lalu, Abbas menugaskan Mustafa, yang merupakan kepala Dana Investasi Palestina (Palestine Investment Fund/PIF) sekaligus penasihat ekonomi senior bagi Abbas, untuk membentuk pemerintahan ke-19, urai WAFA.
Penunjukan Mustafa dilakukan setelah pemerintah Palestina pimpinan mantan perdana menteri Mohammad Shtayyeh mengundurkan diri karena keadaan yang menantang di tengah
perkembangan di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem, serta tekanan yang makin besar terhadap Abbas untuk mereformasi Otoritas Palestina dan memprakarsai pembentukan kerangka kerja politik yang mampu mengatur masa depan negara Palestina setelah konflik Gaza.
Laporan: Redaksi
.jpg)
