Tindakan pengambilalihan Gaza City, bersama dengan perluasan permukiman di Tepi Barat, penghancuran besar-besaran di Gaza, blokade bantuan, serta meluasnya kelaparan, merusak prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan nilai-nilai universal.

Berlin, Jerman (Xinhua/Indonesia) – Negara-negara Eropa, Uni Eropa (UE), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyuarakan penolakan keras terhadap rencana terbaru Israel untuk mengambil alih Gaza City, memperingatkan bahwa langkah tersebut akan memperburuk krisis kemanusiaan dan merusak prospek perdamaian.

Kabinet Keamanan Israel pada Kamis (7/8) menyetujui rencana yang diajukan oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu agar militer "menguasai" Gaza City dan wilayah sekitarnya.

Menyatakan keprihatinan mendalam terhadap keputusan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres pada Jumat (8/8) menegaskan bahwa Gaza adalah dan harus tetap menjadi bagian integral dari Negara Palestina.

Keputusan tersebut menandai eskalasi yang berbahaya dan berpotensi memperburuk situasi yang sudah sangat parah bagi jutaan warga Palestina, serta bisa semakin mengancam lebih banyak nyawa, termasuk para sandera yang masih tersisa, papar pernyataan yang dikeluarkan oleh Stephanie Tremblay, associate spokesperson untuk sekjen PBB.

Presiden Dewan Eropa Antonio Costa pada Jumat menyerukan kepada Israel untuk membatalkan keputusan tersebut. Dalam pernyataannya di platform X, dia memperingatkan bahwa langkah itu dapat memengaruhi hubungan antara UE dan Israel, yang akan dievaluasi oleh Dewan Eropa.

Dia menekankan bahwa situasi di Gaza sudah sangat buruk dan bahwa keputusan ini hanya akan memperparah keadaan. Costa sangat mendesak pemerintah Israel untuk mempertimbangkan kembali keputusan itu, sambil menyatakan bahwa tindakan pengambilalihan ini, bersama dengan perluasan permukiman di Tepi Barat, penghancuran besar-besaran di Gaza, blokade bantuan, serta meluasnya kelaparan, merusak prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan nilai-nilai universal.

PM Inggris Keir Starmer menyatakan keputusan tersebut tidak akan mengakhiri konflik maupun menjamin pembebasan para sandera, seraya menyerukan peningkatan bantuan dan upaya baru menuju solusi dua negara.

Prancis mengecam "dengan sekeras-kerasnya" rencana penguasaan militer atas seluruh Jalur Gaza, dan kembali menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk pendudukan atau pemindahan paksa. Prancis memperingatkan bahwa tindakan seperti itu berarti pelanggaran serius terhadap hukum internasional, menyebabkan kebuntuan politik, mengancam stabilitas kawasan, serta tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap peningkatan keamanan Israel.

Kementerian Luar Negeri Lithuania memperingatkan keputusan itu akan memperburuk kondisi di Jalur Gaza, serta menyatakan pihaknya sedang bekerja sama dengan negara-negara anggota UE lainnya untuk merespons secara terkoordinasi.

Swedia memperingatkan bahwa setiap upaya aneksasi atau pengurangan wilayah Gaza merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Sementara itu, Austria menyatakan keprihatinan mendalam atas nasib warga sipil dan para sandera. Portugal mendesak agar rencana tersebut ditangguhkan, sambil mendorong pembebasan sandera dan percepatan pengiriman bantuan kemanusiaan. Sementara Slovenia juga mengecam langkah tersebut dan menyerukan gencatan senjata segera dan permanen.

Sejumlah lembaga kemanusiaan telah berulang kali memperingatkan tentang ancaman kelaparan di Gaza, di mana lebih dari 1 juta orang telah mengungsi, dan otoritas kesehatan setempat melaporkan puluhan ribu korban jiwa. Beberapa pemerintahan dan para ahli pun menyuarakan keprihatinan serius atas dampak kemanusiaan yang terjadi.

Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan di Gaza, dan menekankan bahwa dengan serangan yang terus berlanjut, Israel memikul tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan warga sipil di wilayah kantong tersebut. Merz menyerukan agar Israel mengizinkan akses penuh bagi pengiriman bantuan, termasuk pasokan dari PBB dan organisasi nonpemerintah lainnya.

Jerman juga mengumumkan penghentian seluruh ekspor militer yang berpotensi digunakan di Gaza, sementara Italia telah mengirimkan 100 ton bantuan kemanusiaan ke Yordania untuk didistribusikan via udara (airdrop) ke wilayah kantong tersebut.

Laporan: Redaksi