Jakarta (Indonesia Window) – “Prinsip Satu China” menjadi halangan politik bagi Taiwan untuk berpartispasi dalam Mekanisme penanganan COVID-19 WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) dalam menghadapi pandemik COVID-19.

Pernyataan dari Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO) yag diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan bahwa Pemerintah Taiwan menyesalkan hal tersebut dan menegaskan bahwa WHO berulang kali berbohong kepada dunia dengan mengatakan bahwa "Taiwan dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam pertemuan dan kegiatan yang relevan."

Kebohongan secara terbuka tersebut bukan hanya menghambat pencegahan pandemik COVID-19 dan merusak citra profesional WHO, namun juga membahayakan kehiduoan umat manusia, sebut pernyataan itu.

Sejak awal COVID-19 merebak, Taiwan secara berkala melaporkan perkembangan wabah yang berkembang di Pulau Formosa, dan aktif menyerukan WHO agar bisa berpartisipasi dalam semua konferensi dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan epidemi.

Pernyataan TETO menyebutkan, Taiwan belum pernah diundang ke tiga pertemuan Komite Darurat Pneumonia Korona Baru yang diadakan oleh WHO pada bulan Januari tahun ini, dan Jaringan Lab (Lab Network).

Sejauh ini WHO hanya mengizinkan para ahli Taiwan untuk berpartisipasi secara online sebagai individu dalam Forum Penelitian dan Inovasi Global (Global Research and Innovation Forum) WHO yang digelar pada 11 dan 12 Februari 2020.

Tidak diundangnya Taiwan dalam mekanisme penanganan COVID-19 WHO menyebabkan Taiwan tidak bisa berbagi pengalaman anti-epidemi di lini pertama.

Namun demikian, Taiwan secara rutin melaporkan kasus yang sudah terkonfirmasi melalui Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) ke contact window yang ditunjuk Sekretariat WHO.

Namun, contact window tersebut bukan ditangani oleh ahli kesehatan, melainkan hanya petugas yang bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi ke satuan teknis WHO.

Contact window WHO tidak pernah menanggapi Taiwan, dan sama sekali tidak memberikan informasi terkait pencegahan epidemi kepada Taiwan.

Di sisi lain, WHO berulang kali menyatakan telah memasukkan Taiwan dalam konferensi dan mekanisme yang relevan.

Laporan: Redaksi