Organisasi-organisasi pemberi bantuan bermaksud menjangkau ratusan ribu orang dengan memberikan tempat perlindungan mendasar, selama mereka dapat mengakses pasokan yang dibutuhkan.

PBB (Xinhua/Indonesia Window) - Badan-badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (17/1) mengatakan bahwa pihaknya dan para mitra tengah memobilisasi pasokan untuk memperluas jaringan bantuan dan barang-barang komersial ke Gaza seiring penerapan gencatan senjata yang telah lama dinantikan dan akan segera diberlakukan.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan bahwa badan-badan kemanusiaan juga tengah menjajaki cara untuk memperluas penyaluran uang tunai kepada mereka yang membutuhkan sehingga mereka tidak harus bergantung sepenuhnya pada bantuan dan dapat memanfaatkan barang-barang komersial jika tersedia. Organisasi-organisasi pemberi bantuan bermaksud menjangkau ratusan ribu orang dengan memberikan tempat perlindungan mendasar, selama mereka dapat mengakses pasokan yang dibutuhkan.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) melaporkan bahwa sebuah misi telah sampai ke Rumah Sakit Al-Awda yang kekurangan bahan bakar di Kegubernuran Gaza Utara pada Rabu (15/1). Tim misi tersebut mengirimkan 5.000 liter bahan bakar, paket makanan, air minum kemasan, pakaian musim dingin, dan vaksin. Dua pasien yang berkondisi kritis bersama pendamping mereka dipersiapkan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza City.

WHO mengatakan bahwa 33 pasien dan sekitar 30 pendamping mereka masih berada di Rumah Sakit Al-Awda, bersama dengan belasan dokter, 24 perawat, dan 16 staf administrasi. Akses ke rumah sakit tersebut masih sangat menantang dan berisiko bagi pasien.

WHO mengatakan bahwa selama misi tersebut, "sebuah peluru mengenai ambulans milik Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Untungnya, tidak ada korban luka yang dilaporkan. Namun, insiden tersebut menekankan pentingnya gencatan senjata dalam memastikan kemampuan untuk mengakses warga sipil secara aman."

Philippe Lazzarini, selaku komisaris jenderal Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Tengah (UNRWA), memberikan pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB dalam sebuah sesi tertutup. Selanjutnya, Lazzarini pun menemui awak media. Dia menyerukan implementasi penuh dari penghentian permusuhan yang dijadwalkan pada Ahad (19/1) tersebut.

UNRWA sedang menghadapi tantangan signifikan dengan kematian lebih dari 200 pekerjanya selama 15 bulan konflik Gaza, dan Israel pun mengancam akan menutupnya pada akhir bulan ini dengan tuduhan bahwa badan tersebut telah disusupi anggota Hamas.

"Kami membutuhkan akses kemanusiaan yang cepat, tanpa hambatan, dan tanpa gangguan untuk merespons penderitaan besar di Gaza," kata Lazzarini. "Kami siap mendukung pemulihan Gaza dengan melanjutkan pendidikan dan terus memberikan layanan kesehatan primer."

Lazzarini mengatakan bahwa implementasi penuh dari undang-undang Israel yang berusaha memberangus UNRWA "akan menjadi bencana," yang akan sangat melemahkan respons kemanusiaan dan memperburuk kondisi kehidupan.

Dia membantah klaim pemerintah Israel yang mengatakan bahwa layanan UNRWA dapat dialihkan ke entitas lain.

"Kemampuan UNRWA untuk secara langsung menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan primer jauh melebihi entitas lainnya," kata direktur UNRWA itu. "Layanan-layanan ini hanya bisa dialihkan pada kondisi yang berfungsi baik. Personel dan layanan UNRWA juga sangat terkait dengan struktur sosial Gaza. Pembubaran badan ini akan memperparah keruntuhan tatanan sosial."

Lazzarini juga mengatakan bahwa pembubaran 30.000 anggota UNRWA tanpa proses politik akan merusak perjanjian gencatan senjata serta menyabotase pemulihan dan transisi politik Gaza.

"Pembubaran UNRWA secara sembrono akan merusak kehidupan dan masa depan warga Palestina secara permanen," kata Lazzarini. "Hal itu akan melenyapkan kepercayaan warga Palestina terhadap komunitas internasional dan solusi apa pun yang berusaha difasilitasi."

Lazzarini mengatakan bahwa gencatan senjata di Gaza harus diikuti dengan transisi politik yang mencakup penutupan mandat Majelis Umum UNRWA secara tertib dan penyerahan layanan publiknya kepada lembaga-lembaga Palestina yang berwenang.

Laporan: Redaksi