Suriah kini berada di masa kritis, yang membutuhkan strategi berbasis data yang cermat dan pembentukan negara hukum guna memastikan stabilitas yang berkelanjutan.
Damaskus, Suriah (Xinhua/Indonesia Window) – Ahmad al-Shara, pemimpin
Hayat Tahrir al-Sham (HTS), pada Sabtu (14/12) mengakui skala kehancuran yang sangat besar di Damaskus, ibu kota Suriah, dan daerah sekitarnya pascakejatuhan pemerintahan Bashar al-Assad.
Dalam sebuah wawancara dengan Syria TV, al-Shara mengatakan Suriah kini berada di masa kritis, yang membutuhkan strategi berbasis data yang cermat dan pembentukan negara hukum guna memastikan stabilitas yang berkelanjutan.
Al-Shara, pemimpin operasi militer yang mengakibatkan runtuhnya pemerintahan al-Assad, menekankan perlunya memerintah dengan pola pikir yang berorientasi pada negara. Dia menyerukan pembangunan institusi berdasarkan hukum dan keadilan.
"Kita harus beralih ke tugas-tugas pembangunan negara," ujarnya, seraya menekankan bahwa masa depan negara itu bergantung pada tata kelola yang inklusif dan birokrasi yang profesional dan akuntabel.
Al-Shara berjanji akan mengakhiri peran Suriah sebagai pusat kegiatan terlarang, termasuk produksi Captagon.
Dia mengatakan pemerintahan yang baru bertekad untuk memulihkan supremasi hukum dan memastikan bahwa kekayaan negara menguntungkan rakyat.
Dia berjanji akan membangun kembali dan meningkatkan kondisi hidup warga Suriah, memulihkan layanan-layanan penting, serta mengupayakan masa depan yang lebih stabil dan adil.
Dia mendesak penerapan sikap hati-hati dan diplomasi, mendorong semua pihak, termasuk kekuatan global, untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mencegah timbulnya konflik baru.
Al-Shara menuduh Israel menggunakan pembenaran yang lemah atas serangannya baru-baru ini di dalam wilayah Suriah, dan memperingatkan bahwa
tindakan Israel yang kelewat batas dapat memicu eskalasi yang tidak perlu. Dia menyerukan kepada masyarakat internasional untuk melakukan intervensi diplomatik guna menjaga perdamaian regional.
Warga bersiap untuk memasuki Suriah dari Turkiye di Gerbang Perbatasan Cilvegozu di Distrik Reyhanli, Hatay, Turkiye, pada 12 Desember 2024. Menteri Dalam Negeri Turkiye Ali Yerlikaya mengatakan bahwa masih ada 2,95 juta warga Suriah di Turkiye. Di antara mereka yang berada di bawah perlindungan sementara, sekitar 1,25 juta orang berasal dari wilayah Aleppo, Suriah. (Xinhua/Mustafa Kaya)
"Kami saat ini tidak ingin terlibat dalam konflik dengan Israel," ujarnya dalam wawancara tersebut.
Dia menekankan bahwa solusi diplomatik merupakan satu-satunya jalan untuk memastikan keamanan dan stabilitas.
Laporan: Redaksi
.jpg)
